Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Peningkatan Kesejahteraan Petani Masih Jadi PR Pemerintah

Kompas.com - 13/09/2021, 13:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peningkatan kesejahteraan petani masih jauh dari cukup dan harus diselesaikan pemerintah.

"Peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi PR pemerintah yang harus diselesaikan," kata Ma'ruf di acara Penganugerahan Penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Wakil Presiden, Senin (13/9/2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menurut sumber penghasilan utama menunjukkan, jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, yaitu 46,30 persen.

Baca juga: Wapres: Selama Pandemi Covid-19 Pertanian Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi Nasional

Padahal, kata dia, pertanian bersama kehutanan dan perikanan merupakan lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021.

Lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen dibandingkan Februari 2020 (29,23 persen).

"Kita mencatat bahwa kehidupan para petani terutama untuk tanaman pangan, seperti padi, bisa dikatakan masih jauh dari berkecukupan," kata Ma'ruf.

Padahal selama pandemi Covid-19, kata dia, sektor pertanian menjadi andalan pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Dituntut Beradaptasi dan Berinovasi dalam Kebijakan Sektor Pertanian

Bahkan BPS mencatat total ekspor pertanian dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar dollar Amerika Serikat.

Hal tersebut meningkat 8,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com