Kompas.com - 12/09/2021, 20:31 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (30/6/2021). Kemenkopolhukam RIMenkopolhukam Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua, sudah siap diresmikan.

Hal tersebut berdasarkan kunjungan yang dilakukannya ke lokasi tersebut bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat lainnya, Minggu (12/9/2021).

Mahfud mengatakan, dalam kunjungan tersebut, dia ingin memastikan secara langsung laporan-laporan yang diterimanya selama ini.

Berdasarkan laporan, Mahfud mengaku melihat gambar lokasi tersebut sudah bagus.

"Saya lihat fisiknya benar (sesuai gambar). Nanti saya bersama Mendagri akan lapor kepada Presiden bahwa ini sudah siap untuk diresmikan," kata Mahfud, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Tinjuan PLBN, Menko Mahfud Minta Kawasan Perbatasan Sota Merauke Dikembangkan

Oleh karena itu, Mahfud meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah berperan aktif dalam mengembangkan serta memajukan perekonomian kawasan perbatasan Sota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, tempat tersebut bisa digerakkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor.

Selain itu, kata dia, di PLBN Sota nantinya akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan seiring dengan proses pemajuan kawasan perbatasan.

Hal tersebut, kata dia, kemungkinan akan menimbulkan berbagai masalah, seperti munculnya tindak kriminal, penyelundupan, narkoba, dan kejahatan lainnya.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami Setinggi 28 Meter di Pacitan, BMKG Ingatkan Pemda Siapkan Skenario Terburuk

"Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, secara sosial akan menimbulkan kriminalitas. Oleh sebab itu, saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum," ujar dia.

Lebih lanjut, Mahfud mengimbau agar penegakan hukum di kawasan perbatasan Sota dapat mengedepankan pendekatan restoratif justice, khususnya untuk pelanggaran ringan, seperti dididik, diberi pengertian, dan jangan dibuat takut.

"Hukum yang ramah yang harus ditegakkan di sini, sehingga hukum itu dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti," kata dia.

Meskipun demikian, Mahfud terus meminta agar langkah-langkah tegas tetap diambil jika menyangkut pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, dan tindakan kriminal serius lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.