Tren Demokrasi Indonesia Disebut Kian Alami Kemunduran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) Amalinda Savirani mengatakan, Indonesia kian mengalami regresi demokrasi.

Ini tampak dari sejumlah survei terkait kebebasan berpendapat dan indeksi demokrasi.

"Ini alarm kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang trennya semakin regresi," kata Amalinda di acara webinar bertajuk Mural: Semangat Melawan Regresi Demokrasi yang digelar Public Virtue Institute, Minggu (12/9/2021).

Amalinda mengatakan, secara global saat ini sedang muncul tren anti-demokrasi. 

Baca juga: Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Stagnan, dan Skor Turun

Melihat kondisi saat ini, Indonesia berpotensi jadi salah satu negara yang mengarah ke sana. 

Namun dibandingkan negara lain seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya, kata dia, kebebasan berpendapat di Indonesia masih tergolong baik.

Sejumlah survei dalam negeri menunjukkan kecenderungan Indonesia yang tidak mendukung gerakan demokrasi secara penuh, khususnya kebebasan berpendapat.

Hal tersebut tercermin dari survei IPI yang menunjukkan hampir 70 persen responden takut menyampaikan pendapatnya.

Termasuk survei LP3ES yang menunjukkan ada 52,5 persen responden yang takut menyuarakan pendapat.

Kondisi ini diperparah dengan langkah aparat menghapus mural atau gambar seni jalanan (street art) yang mengkritik pemerintah.

Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan, adanya aksi penghapusan mural-mural berisi kritik kepada pemerintah tersebut menunjukkan adanya mentalitas kuno yang tidak mengerti seni.

"Ini mentalitas kuno asal Bapak senang (ABS), ngaco dan tidak paham seni," kata dia.

Padahal, ujar Bonnie, mural atau grafiti merupakan bagian dari sejarah yang ikut mewarnai perlawanan sejarah Indonesia melawan kolonialisme.

Baca juga: AHY Sebut Buzzer Perusak Demokrasi dan Memecah Belah

Bahkan hal tersebut juga terdapat dalam sejarah seni modern.

"Grafiti atau mural pada masa revolusi menjadi propaganda melawan rekolonisasi Belanda dan waspada terhadap musuh," kata dia.

Kendati demikian, sejarah juga mencatat adanya penangkapan warga Yogyakarta bernama SK Mochamad yang ditangkap atas tuduhan menghina penguasa karena menulis protes pada sebuah tembok.

Peristiwa penangkapan tersebut tercatat dalam laporan Raden Salamoen dari Politieke Inlichtingen Dienst (PID) pada tahun 1937.

Indeks Demokrasi 

Sebagai informasi, skor Indeks Demokrasi Indonesia 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik berada di angka 73,66. Skor ini menurun dibanding tahun 2019 yang 74,92.

Sementara dalam Indeks demokrasi Global yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), skor Indonesia 6,30 dalam skala 0-10.

Indonesia berada di urutan 64. Pada 2019 skor yang didapat Indonesia adalah 6,48.

Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39.

EIU menggunakan lima indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, partisipasi politik, fungsi dan kinerja pemerintah, serta budaya politik.