HNW: Bu Megawati Menyampaikan Tak Setuju Adanya Amendemen untuk Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 11/09/2021, 15:59 WIB
Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar  di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA  FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAPresiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai tidak yakin partai-partai akan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bahkan, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tidak mendukung adanya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tapi lihatlah pernyataan dari Bu Mega Soekarnoputri yang kemudian diulangi oleh Pak Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR dari PDI-P, disampaikan juga oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristiyanto," kata Hidayat dalam diskusi daring, Sabtu (11/9/2021).

"Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden," lanjut dia.

Ia mengatakan, Megawati justru mengkritik keras salah satu tokoh nasional yang menyebut Presiden Joko Widodo ingin memperpanjang masa jabatan presiden.

Baca juga: Waketum PAN: Karena Ada Kondisi yang Tidak Normal, Sebaiknya Tidak Usah Amendemen

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demikian juga yang disampaijkan oleh Sekjen Pak Hasto Kristiyanto. Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesailah," ujarnya.

Menurut Hidayat, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah ditutup (case closed) sejak lama.

Namun, sampai saat ini masih ada pihak yang berusaha mengompori untuk membuka wacana agar masa jabatan presiden diperpanjang.

"Menurut kami case closed tapi kan terus saja ada yang terus ngompori untuk tetap membuka hal itu," ungkapnya.

Kata dia, setelah ditutupnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden, justru pihak-pihak tertentu di luar MPR semakin semangat menyuarakannya.

Padahal, MPR sudah menutup wacana tersebut sejak lama. Bahkan, lanjut Hidayat, sampai sekarang tidak terdengar lagi wacana ataupun usulan untuk melakukan amandemen.

Baca juga: Ingatkan Kudeta Guinea, Fraksi Golkar di MPR Nilai Tak Ada Jaminan Amendemen Mulus

"Tapi kalau di atmosfir di MPR sendiri saya tidak mendengar dari pimpinan MPR, maupun anggota MPR yang mengecualikan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar secara formal," tuturnya.

"Apalagi untuk kemudian menghadirkan perunahan terkait Pasal 3 maupun 23 tentang GBHN. Maupun Pasal 7 terkait masalah perpanjang masa jabatan presiden," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.