Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Minta Gubernur Advokasi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Daerah

Kompas.com - 10/09/2021, 18:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito meminta para gubernur mengadvokasi kebutuhan vaksin Covid-19 untuk wilayah kabupaten/kota.

Hal ini untuk mengantisipasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 secara nasional.

"Gubernur pun (diharapkan) mampu menjadi perpanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk advokasikan kebutuhan dosis vaksin di bawahnya," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).

Selain itu, menurutnya, para bupati dan wali kota juga diminta aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat. Pasalnya, gubernur yang menjadi penerima informasi pertama soal stok vaksin dari pemerintah pusat.

Wiku melanjutkan, saat ini pemerintah berupaya terus memperbanyak stok vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dari berbagai skema.

Baca juga: Menlu Sebut Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Terjadi

"Namun, untuk segera mempercepat melakukan vaksinasi, perlu adanya upaya proaktif antara keduanya, yakni pusat dan daerah," tegas Wiku.

"Hal ini juga akan jadi input bagi Kementerian Kesehatan, termasuk untuk perbaikan mekanisme distribusi dan logistik (vaksinasi) agar segera ditindaklanjuti," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah pernah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19.

Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Hal serupa juga pernah dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengkhawatirkan distribusi vaksin yang didasarkan pada pertimbangan kewilayahan dapat terus-menerus menimbulkan ketimpangan vaksinasi antardaerah.

Baca juga: AstraZeneca dan Pfizer Kembali Tiba, Stok Vaksin RI Lebihi 225 Juta Dosis

Kebijakan distribusi vaksin berbasis kewilayahan ini tidak sesuai dengan anjuran WHO, yang mendorong setiap negara menentukan target vaksinasi berdasarkan kelompok populasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com