Zulkifli Hasan: Kalau Kita Hanya di Luar Teriak-teriak Saja, Bagaimana Bisa Sumbang Gagasan?

Kompas.com - 10/09/2021, 18:16 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) usai acara di Kantor DPW PAN Jateng, Kamis (27/5/2021). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) usai acara di Kantor DPW PAN Jateng, Kamis (27/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, partainya memilih untuk bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah agar dapat memberikan sumbangan gagasan untuk dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Zulkifli, bila PAN berada di luar koalisi pendukung pemerintah, kritik dan saran yang disuarakan oleh PAN akan sulit untuk terwujud.

"Kami mendukung pemerintah, tujuannya agar kita bisa memberikan konsep, gagasan, saran-saran agar bisa dijalankan. Kalau di luar kita teriak-teriak saja bagaimana bisa?" kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Kendati demikian, Zulkifli menegaskan, bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah tidak berarti PAN berharap mendapat jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju.

Ia menuturkan, PAN sudah sejak lama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa meminta jatah kursi di kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Gabung Pemerintah, PAN Ingin Rangkul Kelompok Beda Pandangan Dampak Pilpres

"Memang dari awal setelah dua tahun kami tidak ada meminta. Serahkan saja kepada Pak Presiden. Tidak gara-gara itu kami jadi tidak mendukung," ujar Zulkifli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zulkifli menambahkan, dengan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, PAN juga akan berperan untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang selama ini berbeda pandangan dengan pemerintah.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk berhenting saling menyalahkan karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kita cari penyebabnya. Kalau orang begini kenapa, orang begitu kenapa, kita cari sebab-sebabnya kita selesaikan. Itulah peran yang ditugaskan kepada saya," ujar Zulkifli.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN: Pilkada-Pilpres untuk Mempersatukan, Kenapa Jadi Jalan Pecah Belah?

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.