Kementerian PPPA Dorong Penyelenggara Pendidikan Penuhi Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong seluruh penyelenggara pendidikan agar mampu memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, salah satu hak anak penyandang disabilitas adalah memperoleh pendidikan. sehingga setiap penyelenggara pendidikan harus bisa memenuhi hak mereka.

"Semua penyelenggara pendidikan, tanpa terkecuali, harus menerima dan mampu memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas," ujar Nahar saat membuka Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan secara virtual, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Pemerintah Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Nahar mengatakan, dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya.

Mereka pun tidak akan lagi menjadi kaum yang termarjinalkan atau terpinggirkan.

"Mereka akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan," kata dia.

Data Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas BPS) pada 2019 mencatat jumlah anak di Indonesia mencapai 84,4 juta.

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Kesenjangan Akses Internet bagi Perempuan Bisa Diatasi

Dari jumlah tersebut, 0,79 persen atau sekitar 650.000 di antaranya merupakan anak penyandang disabilitas.

Anak disabilitas memerlukan bantuan untuk mendukung semua aktivitasnya sehingga mereka masuk ke dalam kaum rentan dan masuk ke dalam salah satu dari 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang wajib mendapatkan perlindungan Negara.

Bahkan, kata dia, hasil monitoring dan pemantauan pada 2021 oleh Kementerian PPPA melalui kegiatan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, didapatkan hasil bahwa implementasi pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih menemui hambatan.

Baca juga: Menteri PPPA: Tanpa Partisipasi Anak, Pembangunan Berkelanjutan Tidak Akan Tercapai