KPK Diminta Transparan Informasikan Pemeriksaan Ajudan Lili Pintauli

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka dalam memberikan keterangan pemeriksaan saksi yang terkait dengan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai KPK terkesan menutupi hasil pemeriksaan saksi pada perkara ini yaitu ajudan Lili Pintauli bernama Oktavia Dita Sari.

“Mestinya KPK tidak memberikan perlakuan berbeda kepada saksi meskipun mempunyai hubungan pekerjaan dengan pimpinan,” jelas Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Dukung ICW Laporkan Lili Pintauli, Pukat: Terang Benderang Ini Kasus Dugaan Pidana

Boyamin menilai jika KPK menutupi hasil pemeriksaan pada Oktavia Dita Sari, itu tidak sesuai dengan prinsip transparansi yang sering digaungkan KPK.

“Sikap KPK yang tidak mengumumkan hasil pemeriksaan ajudan Ibu Lili mengindikasikan dugaan ada sesuatu yang coba disembunyikan,” ucap dia.

Jika KPK sendiri tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, Boyamin menegaskan, lembaga antirasuah itu tidak bisa menuntut pihak lain untuk trasnparan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.

“Bagaimana KPK menunrut pihak lain transparan jika dirinya malah tertutup? Kalau tidak salah perbuatan ini bisa masuk kategori munafik,” katanya.

Menurut Boyamin asas keterbukaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Ia memaparkan keterbukaan juga diperjelas dalam penjelasan terkait Pasal 5 UU KPK tersebut.

“Keterbukaan adalah sebuah azas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ungkap Boyamin.

Dikutip dari Tribunnews.com, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan saksi Oktavia Dita Sari pada Senin (6/9/2021).

Pada umumnya KPK merilis hasil penyidikkan satu hari setelah penyidikan dilakukan. Namun hingga Selasa (7/9/2021) tidak ada keterangan dari KPK terkait pemeriksaan tersebut.

Adapun Dita diperiksa KPK terkait dengan tersangka jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yaitu Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada.

Dalam konstruksi perkara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan awal Juni 2019, Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial menerbitkan surat perintah seleksi terbuka jabatan tinggi Pimpinan Pratama Sekda Kota Tanjungbalai.

Baca juga: Bareskrim Polri Bakal Serahkan Laporan ICW soal Lili Pintauli Siregar ke KPK

Yusmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai menjadi sebagai salah satu pelamar seleksi.

Kemudian dalam perkara ini M Syahrial diduga menerima uang Rp 200 juta untuk memilih salah satu kandidat menjadi Sekda.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MAKI Kritik Sikap KPK yang Tak Umumkan Hasil Pemeriksaan Ajudan Lili Pintauli