Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Siapkan Antisipasi apabila Pemilu 2024 Masih dalam Kondisi Pandemi

Kompas.com - 10/09/2021, 14:57 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila Pemilu Serentak 2024 digelar dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pada 2024 mendatang, pemilihan presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah akan dilaksanakan serentak.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, langkah antisipasi tidak jauh berbeda dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.

"Meski kita juga suskes 2020, kita tetap berada pada kewaspadaan yang tinggi. Kami sejak awal membuat perencanaan yang salah satunya membuat opsi kalau pandemi masih terjadi," kata Viryan, dalam diskusi daring, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: KPU Harap DPR Bisa Segera Setujui Anggaran Pemilu Serentak 2024

Menurut Viryan, pelaksanaan Pilkada 2020 terbilang sukses, terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan ataupun regulasi teknis pelaksanaan pemilu di masa pandemi.

Ia mengatakan, kunci kesuksesan pilkada yakni kolaborasi antara semua elemen mulai dari penyelenggara, pemerintah daerah hingga satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Lebih jauh lagi kemudian kita merampungkan dalam kerangka teknis penyelenggaran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah dua kali, PKPU Nomor 10 dan terakhir PKPU Nomor 13. Kerangka regulasi teknis yang menjadi domain KPU, sedapat mungkin menjamin pemilu demokratis dan humanis," ujarnya.

Viryan melanjutkan, dalam hal pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya harus melakukan persiapan serta antisipasi yang lebih dari Pilkada 2020. Terlebih lagi ada risiko varian baru virus corona masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, persiapan, perhatian dan antisipasi pelaksanaan pemilu dalam kondisi pademi Covid-19 penting dilamukan sejak dini.

"Selebihnya, kalau tidak maka kita berharap ini bisa kota mitigasi dengan cara-cara yang sudah ada terlebih lagi herd immunity terwujud sehingga kita bisa fokus pada aspek-aspek elektoral semata," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin berharap ada persiapan sejak dini apabila Pemilu 2024 berlangsung dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sebab, kata dia, dalam Pilkada 2020 lalu banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan.

"Gambarannya apa? Kalau kita tidak segera beradaptasi termasuk ini misalnya, maka potensi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prokes jika masih ada aturan terkait pandemi itu," kata Afif.

Baca juga: KPU: Pendaftaran Calon Presiden dan Peserta Pemilihan Legislatif Dibuka pada 2023

Afif memprediksi, jika tidak segera diantisipasi maka pelanggaran protokol kesehatan akan paling banyak dilakukan oleh para peserta pemilu.

Hal itu, kata dia, terjadi karena disatukannya pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres).

"Pilkada saja kemarin begitu, apalagi ada pileg-nya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com