KPU Siapkan Antisipasi apabila Pemilu 2024 Masih dalam Kondisi Pandemi

Kompas.com - 10/09/2021, 14:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila Pemilu Serentak 2024 digelar dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pada 2024 mendatang, pemilihan presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah akan dilaksanakan serentak.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, langkah antisipasi tidak jauh berbeda dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.

"Meski kita juga suskes 2020, kita tetap berada pada kewaspadaan yang tinggi. Kami sejak awal membuat perencanaan yang salah satunya membuat opsi kalau pandemi masih terjadi," kata Viryan, dalam diskusi daring, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: KPU Harap DPR Bisa Segera Setujui Anggaran Pemilu Serentak 2024

Menurut Viryan, pelaksanaan Pilkada 2020 terbilang sukses, terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan ataupun regulasi teknis pelaksanaan pemilu di masa pandemi.

Ia mengatakan, kunci kesuksesan pilkada yakni kolaborasi antara semua elemen mulai dari penyelenggara, pemerintah daerah hingga satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Lebih jauh lagi kemudian kita merampungkan dalam kerangka teknis penyelenggaran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah dua kali, PKPU Nomor 10 dan terakhir PKPU Nomor 13. Kerangka regulasi teknis yang menjadi domain KPU, sedapat mungkin menjamin pemilu demokratis dan humanis," ujarnya.

Viryan melanjutkan, dalam hal pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya harus melakukan persiapan serta antisipasi yang lebih dari Pilkada 2020. Terlebih lagi ada risiko varian baru virus corona masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, persiapan, perhatian dan antisipasi pelaksanaan pemilu dalam kondisi pademi Covid-19 penting dilamukan sejak dini.

"Selebihnya, kalau tidak maka kita berharap ini bisa kota mitigasi dengan cara-cara yang sudah ada terlebih lagi herd immunity terwujud sehingga kita bisa fokus pada aspek-aspek elektoral semata," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin berharap ada persiapan sejak dini apabila Pemilu 2024 berlangsung dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sebab, kata dia, dalam Pilkada 2020 lalu banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan.

"Gambarannya apa? Kalau kita tidak segera beradaptasi termasuk ini misalnya, maka potensi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prokes jika masih ada aturan terkait pandemi itu," kata Afif.

Baca juga: KPU: Pendaftaran Calon Presiden dan Peserta Pemilihan Legislatif Dibuka pada 2023

Afif memprediksi, jika tidak segera diantisipasi maka pelanggaran protokol kesehatan akan paling banyak dilakukan oleh para peserta pemilu.

Hal itu, kata dia, terjadi karena disatukannya pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres).

"Pilkada saja kemarin begitu, apalagi ada pileg-nya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.