Kompas.com - 10/09/2021, 10:49 WIB
Ilustrasi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). SHUTTERSTOCK/BORTN66Ilustrasi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Detention Studies Gatot Goei mengatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap arus masuk dan keluar orang di lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi masalah kelebihan penghuni.

Menurut Gatot, salah satu intervensi yang bisa dilakukan yakni penerapan pidana percobaan terhadap pengguna narkoba atau terpidana dengan hukuman penjara di bawah lima tahun.

"Intervensi arus keluar juga harus dilakukan melalui kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya perluasan hak asimilasi rumah karena pandemi Covid-19 bagi pengguna (narkoba) dan hukuman di bawah lima tahun," kata Gatot, saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Kebakaran Lapas Tangerang, Jangan Sampai Indonesia Dituduh Melanggar HAM

Gatot mengatakan, intervensi ini bersifat sementara. Sebab, menurut dia, sebanyak 70 persen narapidana saat ini hukumannya di atas tujuh tahun.

"Oleh karena itu, jika tersisa kasus pidana yang serius, maka harus dipikirkan untuk penyediaan hak hunian dengan kebijakan pembangunan lapas atau rumah tahanan baru," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal senada disampaikan peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Raynov Tumorang.

Baca juga: Kelebihan Penghuni Lapas, Pakar Hukum Sarankan Perubahan Pola Pemidanaan Kasus Narkotika

Dikutip dari Kompas.id, Raynov mengatakan, tanpa ada peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kondisi lapas yang jumlah penghuninya melebihi kapasitas harus segera diselesaikan.

Menurutnya, pemerintah, DPR, dan berbagai kalangan telah mengetahui hal itu, tetapi belum ada langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Kondisi itu menimbulkan beberapa masalah, yakni persoalan kesejahteraan. Aspek kesejahteraan menyangkut kebutuhan dasar, makanan sehari-hari bagi warga binaan, dan pelayanan kesehatan.

Masalah lain yang timbul adalah pengawasan lapas menjadi minim. Peredaran narkoba di dalam lapas terjadi karena rasio antara petugas dan warga binaan timpang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.