Menko PMK Imbau Masyarakat Tak Gunakan Dana Bansos untuk Beli Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengimbau masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak menggunakan dana bantuan sosial (bansos) yang diterima untuk membeli rokok.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek penyaluran bansos saat kunjungan kerja ke Kabupaten Keroom, Provinsi Papua, Kamis (9/9/2021).

Muhadjir menilai, penyaluran bansos di wilayah tersebut sudah baik.

"Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Masih Ada Bansos Tak Tepat Sasaran, Risma: Rumah Penerima Lebih Besar dari Rumdin Saya

Apalagi, kata dia, di Papua masih banyak penyandang ISPA yang salah satu penyebabnya adalah rokok.

Dengan demikian, ia pun meminta masyarakat tidak menyalahgunakan bansos untuk membeli rokok yang dapat merugikan kesehatan.

"Jangan sampai bansos dipakai untuk beli rokok," tegas Muhadjir.

Dalam kunjungan di wilayah yang merupakan tapal batas Indonesia dengan Papua Nugini itu, Muhadjir memastikan bansos yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga perbatasan.

Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterimanya, kata dia, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) di daerah tersebut sudah di atas 90 persen.

Namun untuk dana desa masih relatif rendah, yakni di bawah 70 persen.

Begitu pun pemanfaatan Kartu Sembako dan PKH diketahui sudah cukup memadai.

Baca juga: 4 Strategi Kemensos Atasi Persoalan Bansos

"KPM dapat menukarkan manfaat dari program bansos itu dengan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang tersedia," kata dia.

Selain mengecek bansos, dalam kunjungan tersebut Muhadjir juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik Kabupaten Keroom.

Sebab, di daerah tersebut masih banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni dan perlu dibantu.

Pihaknya pun akan mengoordinasikannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah.