Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMI DKI Bakal Bawa ke Ranah Hukum Soal Flyer Mirip Megawati

Kompas.com - 09/09/2021, 22:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Rustam Effendi mengaku, pihaknya berencana membawa ke ranah hukum terkait flyer ucapan duka bergambar mirip Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, flyer yang beredar luas di media sosial Instagram itu mencatut nama PMI DKI Jakarta.

"PMI DKI Jakarta berjanji akan membawa kasus itu ke aparat penegak hukum," kata Rustam dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Rustam menegaskan bahwa flyer yang beredar di media sosial mengatasnamakan PMI DKI Jakarta merupakan informasi hoaks atau berita bohong.

Sebab, ia mengeklaim bahwa pihaknya tidak pernah membuat, mendistribusikan dan menyebarluaskan flyer tersebut.

Baca juga: PMI DKI Bantah Sebarkan Unggahan Dukacita untuk Megawati Soekarnoputri


"Segenap pengurus dan staf PMI DKI Jakarta mengecam keras pihak-pihak yang membuat flyer ucapan duka tersebut karena selain berita bohong juga mencatut nama PMI DKI Jakarta," tegasnya.

Menurutnya, penggunaan desain dan format flyer mengatasnamakan PMI DKI Jakarta sangat merugikan pihaknya.

Ia pun menyebut, pembuat flyer itu sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

Diketahui sebelumnya, beredar luas flyer dukacita yang memunculkan tokoh penting nasional pada laman media sosial Instagram Reels dari akun _genocide.anon3.

Adapun flyer itu diduga menggunakan desain dan format flyer PMI Provinsi DKI Jakarta.

Flyer itu beredar pada hari ini Kamis (9/9/2021).

Kompas.com telah berupaya menelusuri akun tersebut, tetapi tidak berhasil lantaran akun itu dalam mode terkunci.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com