Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Persoalan Masyarakat Saat ini adalah Sumbatan Komunikasi

Kompas.com - 09/09/2021, 17:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, selama ini ada persoalan sumbatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Menurutnya, persoalan ini harus direspons dengan baik oleh pemerintah.

Itu dikatakan Moeldoko saat memberikan sambutan secara virtual dalam penandatanganan nota kesepahaman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada Kamis (9/9/2021).

"Menurut saya, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah persoalan sumbatan komunikasi. Itu yang harus direspons dengan baik," ujar Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Akui Redistribusi Tanah Konflik Agraria Masih Lemah, Baru 26 Persen

Oleh karenanya, menurut Moeldoko konsep yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentang digitalisasi dan melayani harus betul-betul dijalankan dengan baik.

Untuk digitalisasi, saat ini sudah ada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Sehingga yang saat ini harus ditingkatkan adalah pelayanan kepada masyarakat.

"Salah satu respons kita dalam konteks melayani adalah lahirnya SP4N Lapor! ini. Ini adalah terobosan bahwa pemerintah care atas sumbatan-sumbatan komunikasi itu," tutur Moeldoko.

"Untuk itu, catatan saya adalah, apakah SP4N Lapor ini efektif apa tidak? Efektifvitas itu bisa dilihat dari grafiknya. Mestinya grafik pelaporan ini naik, karena berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat cukup kompleks," tuturnya.

Akan tetapi menurut Moeldoko harus benar-benar ada evaluasi apakah grafik pelaporan selalu naik atau tidak. Jika selalu naik berarti positif.

"Maknanya respons atas aduan masyarakat mendapatkan respons yang berkualitas tinggi.Tetapi kalau aduannya itu menurun, maka ini bahaya ini," tegasnya.

Baca juga: Kompolnas: Polres Blitar Perlu Jelaskan Penangkapan Pria yang Bentangkan Poster ke Jokowi

"Berarti, mungkin masyarakat belum paham tentang SP4N Lapor! ini. Atau laporan yang disampaikan ke kita itu, tidak mendapatkan jawaban yang berkualitas. Kalau ini yang terjadi maka kita mesti introspeksi lagi," lanjut Moeldoko.

Moeldoko berharap SP4N Lapor! benar-benar dimanfaatkan publik dan isu yang dilaporkan juga direspons pemerintah. Sehingga masyarakat mendapatkan jawaban yang berkualitas seperti apa yang diinginkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com