Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kehidupan Mantan Atlet Berprestasi

Kompas.com - 09/09/2021, 16:32 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. DOK. dpr.go.id (Eno/Man)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah memikirkan kehidupan mantan atlet yang sudah tidak lagi produktif. Hal ini ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional, yang jatuh setiap 9 September.

“Negara jangan sampai lepas tangan terhadap nasib mantan atlet berprestasi, khususnya mereka yang saat ini hidup susah,” kata Puan, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Politikus PDI-P itu menegaskan, negara tidak boleh melupakan jasa para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa.

Baca juga: Mengenal Leni Haini, Mantan Atlet Dayung Jambi yang Viral karena Berencana Menjual Medalinya

Dalam beberapa waktu terakhir, ia mengatakan, banyak kabar dari mantan atlet berprestasi yang hidup sulit. Bahkan, ada yang menjual medali emas agar bisa memenuhi kebutuhan.

"Saya berharap pemerintah memberi perhatian lebih sekalipun mereka kini sudah pensiun. Biar bagaimanapun mereka adalah pahlawan olahraga nasional,” kata Puan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Puan juga berharap agar atlet Indonesia terus meningkatkan prestasi karena keberhasilan atlet merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembinaan olahraga.

Ia mengimbau agar pemerintah fokus membina cabang-cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali seperti bulu tangkis, menembak, angkat besi, panahan, dan atletik.

"Maksimalkan pembinaan atlet-atlet cabor yang selama ini banyak menyumbang prestasi," kata Puan.

Baca juga: Mantan Atlet Dayung Nasional Jadi Nelayan Kecil, Dulu Ikut Olimpiade dan Raih Emas SEA Games

Puan menambahkan, DPR kini fokus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai payung hukum dari rancangan besar olahraga nasional 2021-2045.

“Pembahasan RUU ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkait dengan dunia olahraga, dan juga harus terbuka terhadap masukan-masukan termasuk dari kelompok suporter yang punya andil besar dalam sistem keolahragaan kita,” papar Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.