Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Curiga Ada Pihak Berupaya Damaikan Korban Pelecehan di KPI secara Tak Etis

Kompas.com - 09/09/2021, 13:50 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum dari korban dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS, Rony E Hutahaean, menduga adanya upaya pihak tertentu untuk mendamaikan kliennya dengan para terduga pelaku.

Rony sangat menyayangkan apabila upaya perdamaian terduga pelaku dan korban dilakukan dengan cara yang tidak etis tanpa melibatkan kuasa hukum korban.

"Menduga ada rencana pihak tertentu agar terjadi perdamaian antara lima terduga pelaku dan korban sehingga terselamatkan lah nama lembaga yang sedang dipimpin,” kata Rony dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

"Kami sangat menyayangkan cara-cara yang tidak etis menyampingkan kuasa hukum masih digunakan untuk mencapai sesuatu yang dia harapkan sekalipun tujuannya baik," ujar dia.

Baca juga: Polisi Diminta Tak Terima Laporan Balik dari Terduga Pelaku Pelecehan di KPI

Rony juga menegaskan, perdamaian dalam kasus perundungan dan pelecehan seksual tidak bisa ditoleransi.

Maka itu, pihaknya mendorong, Komnas HAM segera memanggil pimpinan MS untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut secara terang.

"Perundungan dan pelecehan seksual yang dibungkus dengan perdamaian tidak dapat ditoleransi," kata Rony.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum dari MS selalu menegaskan agar ada diskusi bersama antara pihak MS dengan pimpinan KPI terkait kasus kliennya.

Baca juga: LSPK Akan Menindaklanjuti Permohonan Korban Dugaan Pelecehan Seksual di KPI

Apalagi, pimpinan KPI juga sudah menyatakan komitmen untuk membela dan mendampingi MS dalam menjalani proses hukum kliennya.

"Alergi terhadap kuasa hukum MS menimbulkan pertanyaan, ada apa, jangan-jangan ada sesuatu yg belum terendus yang nantinya terungkap sendirinya," ucapnya.

Selain itu, Rony juga sudah melengkapi sejumlah kekurangan berkas terkait kasus kliennya kepada LPSK maupun Komnas HAM.

Ia berharap kedua lembaga tersebut segera memanggil pihak-pihak terkait dari kasus pelecehan seksual yang dialami kliennya.

"Hari ini kami selaku kuasa hukum telah melengkapi berkas dan bukti yang kurang atas pengaduan kami kepada LPSK dan Komnas HAM agar segera memanggil pihak-pihak terkait," ucapnya.

Baca juga: Beri Kesaksian, Korban Pelecehan di KPI Bertemu Komisioner Komnas HAM

Adapun kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial, Rabu (1/9/2021) lalu.

Dalam surat terbukanya, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh sejumlah rekan kerjanya pada 2015.

Kini, kasus tersebut tengah diproses oleh Polres Jakarta Pusat. MS juga sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM dan dan meminta perlindungan LPSK terkait kasus yang dialaminya.

MS juga telah memberikan keterangan pada tim investigasi internal KPI mengenai kejadian yang dialaminya.

Komisioner KPI Nuning Rodiyah mengungkapkan, MS datang memenuhi panggilan tim investigasi KPI pada Selasa (7/9/2021) dengan didampingi orangtuanya.

Namun, ia belum bisa membeberkan isi pertemuan tersebut karena penyelidikan internal saat ini masih terus berjalan.

"MS didampingi orangtuanya datang ke KPI," kata Nuning saat dikonfirmasi, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com