Kuasa Hukum Curiga Ada Pihak Berupaya Damaikan Korban Pelecehan di KPI secara Tak Etis

Kompas.com - 09/09/2021, 13:50 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual SHUTTERSTOCKIlustrasi kekerasan seksual

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum dari korban dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS, Rony E Hutahaean, menduga adanya upaya pihak tertentu untuk mendamaikan kliennya dengan para terduga pelaku.

Rony sangat menyayangkan apabila upaya perdamaian terduga pelaku dan korban dilakukan dengan cara yang tidak etis tanpa melibatkan kuasa hukum korban.

"Menduga ada rencana pihak tertentu agar terjadi perdamaian antara lima terduga pelaku dan korban sehingga terselamatkan lah nama lembaga yang sedang dipimpin,” kata Rony dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

"Kami sangat menyayangkan cara-cara yang tidak etis menyampingkan kuasa hukum masih digunakan untuk mencapai sesuatu yang dia harapkan sekalipun tujuannya baik," ujar dia.

Baca juga: Polisi Diminta Tak Terima Laporan Balik dari Terduga Pelaku Pelecehan di KPI

Rony juga menegaskan, perdamaian dalam kasus perundungan dan pelecehan seksual tidak bisa ditoleransi.

Maka itu, pihaknya mendorong, Komnas HAM segera memanggil pimpinan MS untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut secara terang.

"Perundungan dan pelecehan seksual yang dibungkus dengan perdamaian tidak dapat ditoleransi," kata Rony.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum dari MS selalu menegaskan agar ada diskusi bersama antara pihak MS dengan pimpinan KPI terkait kasus kliennya.

Baca juga: LSPK Akan Menindaklanjuti Permohonan Korban Dugaan Pelecehan Seksual di KPI

Apalagi, pimpinan KPI juga sudah menyatakan komitmen untuk membela dan mendampingi MS dalam menjalani proses hukum kliennya.

"Alergi terhadap kuasa hukum MS menimbulkan pertanyaan, ada apa, jangan-jangan ada sesuatu yg belum terendus yang nantinya terungkap sendirinya," ucapnya.

Selain itu, Rony juga sudah melengkapi sejumlah kekurangan berkas terkait kasus kliennya kepada LPSK maupun Komnas HAM.

Ia berharap kedua lembaga tersebut segera memanggil pihak-pihak terkait dari kasus pelecehan seksual yang dialami kliennya.

"Hari ini kami selaku kuasa hukum telah melengkapi berkas dan bukti yang kurang atas pengaduan kami kepada LPSK dan Komnas HAM agar segera memanggil pihak-pihak terkait," ucapnya.

Baca juga: Beri Kesaksian, Korban Pelecehan di KPI Bertemu Komisioner Komnas HAM

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.