Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bertemu Menhan Australia, Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga Siber

Kompas.com - 09/09/2021, 09:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akan melaksanakan pertemuan tahunan 2+2 dengan Menhan Australia Peter Dutton dan Menlu Australia Marise Payne di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Sebelum melaksanakan pertemuan 2+2, Prabowo dan Peter Dutton melakukan pertemuan terlebih dahulu di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam pertemuan 2+2, akan dibicarakan sejumlah materi.

"Di antaranya mengenai pemulihan bersama pandemi Covid-19, kerja sama pemulihan ekonomi, kerja sama pertahanan dan keamanan counter terorrism, counter disinformasi dan kerja sama siber, serta kemitraan di kawasan," demikian keterangan tertulis, Biro Humas Setjen Kemenhan, Kamis.

Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Perguruan Tinggi Negeri Perkuat Pertahanan RI

Adapun pembicaraan kerja sama antar kedua negara di kawasan meliputi dinamika di Kawasan Indo-Pasifik, keamanan maritim, maupun isu regional lainnya, dalam hal ini Myanmar dan Afghanistan.

Sebelumnya, dalam bidang kerja sama pertahanan, kedua negara telah menggelar Dialog Strategis Pertahanan Indonesia-Australia (IADSD) tingkat Kementerian Pertahanan dan Komite Tingkat Tinggi Australia-Indonesia di tingkat TNI yang telah dilakukan Agustus 2021.

Selama ini, Australia dan Indonesia telah menjalin kemitraan strategis di kawasan.

Dalam kerja sama bidang pertahanan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan pertahanan Indonesia.

Baca juga: Prabowo Puji Jokowi karena Tangani Covid-19 dengan Baik

Hasil dari program kerja sama tersebut telah mampu meningkatkan kapasitas dan kerja sama kedua negara.

Sementara, dalam sektor pendidikan bahkan di masa pandemi, Indonesia tetap melaksanakan latihan di Australia.

Selain itu, interaksi di luar latihan militer yang melibatkan personel Kementerian dan Departemen Pertahanan kedua negara juga banyak dilaksanakan, sekalipun secara virtual karena penerapan protokol Covid-19.

Terkait kerja sama Covid-19, Kemenhan RI sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Departemen Pertahanan Australia, berupa alat pelindung diri (APD) sebanyak dua kali untuk mendukung program mitigasi Covid-19 Kemenhan dan TNI pada Agustus 2020 dan 8 April 2021.

Baca juga: Gerindra Nilai Elektabilitas Prabowo Tinggi karena Aktif Bantu Penanganan Pandemi

Mengenai kemitraan di kawasan, Indonesia memandang kerja sama penguatan arsitektur kawasan adalah untuk memastikan meningkatnya stabilitas kawasan Indo-Pasifik sehingga mampu mendukung kelancaran pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Serta, mampu menjadikan kawasan sebagai ekosistem yang damai, stabil, dan sejahtera.

Karenanya, ASEAN telah berkomitmen untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas.

"Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang dilandasi politik luar negeri bebas aktif juga sejalan dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang juga menjadi arah pembangunan pertahanan negara," demikian pernyataan Kemenhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com