Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Jelang PON XX, Menko PMK Targetkan Vaksinasi Covid-19 di Papua Capai 80 Persen

Kompas.com - 09/09/2021, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menargetkan vaksinasi Covid-19 di Papua bisa segera mencapai 80 persen.

Hal tersebut diperlukan agar kasus Covid-19 terkendali mengingat di Papua akan segera digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX pada 2-15 Oktober 2021.

Oleh karena itu, dia pun mendorong masyarakat Papua untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Saya mohon partisipasi seluruh warga Papua untuk mempercepat vaksinasi karena sekarang ini masih 51 persen (yang divaksin). Kalau bisa sampai 80 persen saat PON terjadi," ujar Muhadjir saat meninjau Rumah Susun Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jayapura, Papua, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Mahfud Sebut Penyelenggaraan PON XX Bukti Negara Hadir di Papua

Muhadjir mengatakan, percepatan vaksinasi sangat penting agar saat PON dilaksanakan masyarakat Papua dimungkinkan untuk menyaksikan pertandingan.

Dengan demikian mereka dapat mendukung para atlet secara langsung di setiap venue.

Baik yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, maupun Timika.

"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu," kata Muhadjir.

Muhadjir pun mengimbau seluruh warga Papua untuk yang belum divaksin agar segera melaksanakannya.

Baca juga: Persiapan PON Papua, Vaksinasi Covid-19 di Merauke dan Kota Jayapura Capai 50 Persen

Sebab menurut dia, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin.

Hal tersebut akan berimbas pada terbukanya akses penonton untuk dapat menyaksikan pertandingan.

"Dengan terbukanya akses bagi penonton, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," kata dia.

Muhadjir pun berharap PON XX di Papua bisa sukses digelar meski di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: PON XX Digelar Bulan Depan, Pemerintah Minta Papua Segera Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar PON bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi di Papua.

Meskipun demikian, Muhadjir tetap mengingatkan agar protokol kesehatan harus tetap ditegakkan.

"Protokol kesehatan harus dipatuhi sambil kita melihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi untuk setiap event dari PON," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke