Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Vaksin Booster Berbayar, Apakah Perlu dan Etis?

Kompas.com - 09/09/2021, 06:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Walaupun Jakarta sudah 100 persen, daerah lain masih ada yang di bawah 10 persen dan itu membutuhkan vaksin," ujarnya.

Selain itu, Indraza menyesalkan tindakan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mencontohkan hal yang tidak pantas saat mengaku sudah mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga.

Padahal, saat ini, vaksinasi dosis ketiga hanya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan karena menjadi kelompok yang paling berisiko terpapar Covid-19.

"Gubernur Kaltim ya dengan bangganya menyebutkan (dapat booster vaksin), itu tidak pantas, pemerintah daerah mencontohkan ketidakpantasan ke masyarakat itu harus kita kritik dan kita dorong jangan ada lagi yang seperti itu," ucapnya.

Baca juga: Vaksinasi Booster di Mabes Polri Menuai Polemik, Ini Penjelasannya...

Senanda dengan Indraza, Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif mengatakan, selama pandemi Covid-19 masih melanda Tanah Air, pelaksanaan vaksinasi berbayar sangat tidak etis.

Sebab, pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat.

"Kalau dilepaskan ke pasar maka yang bisa mengakses dan membeli adalah orang-orang yang memiliki power, uang, dan seterusnya," kata Arif.

Sikap WHO

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagaimana diberitakan Reuters, Rabu (25/8/2021), mengatakan, data tentang manfaat dan keamanan suntikan booster vaksin Covid-19 masih belum meyakinkan.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan WHO untuk meminta agar negara di dunia menunda suntikan booster vaksin Covid-19.

"Ketika beberapa negara mampu untuk memiliki booster dan yang lain bahkan tidak memvaksinasi putaran pertama dan kedua, itu adalah masalah moral," katanya.

Baca juga: 5.792 Nakes di Tangsel Belum Disuntik Booster Vaksin Covid-19

Melansir laman resmi WHO, (10/8/2012), beberapa hal perlu dipertimbangkan dari suntikan booster vaksin Covid-19, antara lain:

• Menurunnya kekebalan

Kekebalan dan durasi perlindungan masih belum ditetapkan hingga saat ini.

Menurut studi, belum jelas apakah penurunan titer berkaitan dengan penurunan efektivitas vaksin, terutama terhadap varian corona yang jadi perhatian (variant of concern/VOC).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com