Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Percepatan Vaksinasi Covid-19 Penting untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi

Kompas.com - 08/09/2021, 16:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, percepatan melaksanakan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan perubahan status dari pandemi Covid-19 ke endemi.

Ma'ruf mengatakan, percepatan vaksinasi sangat terkait dengan ketersediaan vaksinator yang ditugaskan melakukan vaksinasi.

"Percepat vaksinasinya (salah satu pertimbangan ubah status endemi), ini menyangkut tersedianya vaksinator yang bisa didistribusikan," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ke beberapa sekolah di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Wapres Pastikan Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk Penyuntikan Dua Dosis Sudah Terpenuhi

Oleh karena itu, kata dia, dalam melakukan vaksinasi tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan dari dinas-dinas tapi juga harus terdapat intervensi dari pihak lainnya.

Antara lain dari TNI, Polri, dan tenaga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Dengan empat jalur ini, kita harapkan ada percepatan. Vaksinnya sudah tersedia dan semua dikerahkan selain tenaga dinas kesehatan, TNI/Polri, BKKBN dan beberapa relawan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini jumlah yang divaksinasi sudah ada di atas satu juta orang per hari.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jabodetabek Bisa Naik Lagi, Epidemiolog: Tapi Tak Separah Bulan Juli

Pemerintah pun terus memacu agar target tersebut meningkat menjadi lebih dari dua juta orang per hari.

"Itu yang sedang diusahakan dan sudah mulai dilakukan. Sudah ada kenaikan-kenaikan setiap harinya," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 untuk penyuntikan sebanyak dua dosis sudah terpenuhi seluruhnya.

Hal tersebut juga merupakan salah satu persiapan pemerintah untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Pemerintah menyiapkan vaksinnya dan untuk sampai dua kali suntikan itu sudah selesai, tersedia semuanya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Airlangga Klaim Penanganan Covid-19 RI Lebih Baik dari Negara Lain, Tak Masuk 10 Besar Kasus Tertinggi

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan pada Desember 2021, target vaksinasi kepada masyarakat sebanyak dua dosis sudah terpenuhi.

Dalam hal vaksinasi, pemerintah menargetkan 77 persen populasi penduduk Indonesia atau 208,2 juta orang divaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Memang tadinya diharapkan Desember 2021 sudah dua kali penyuntikan vaksin terpenuhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com