Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anomali Data, LaporCovid-19 Pertanyakan Kasus Kematian Tinggi Saat Kasus Harian Turun

Kompas.com - 08/09/2021, 15:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif mengatakan, secara umum, kasus Covid-19 di Tanah Air mengalami penurunan yang cukup tajam.

Meski demikian, kondisi itu justru menimbulkan pertanyaan lantaran pada saat yang sama kasus kematian akibat Covid-19 justru masih tinggi.

"Penambahan kasus harian itu paling kecil se-ASEAN tetapi angka kematian harian tertinggi beberapa hari terakhir nomor dua secara global jumlah kematian setiap harinya," kata Arif dalam diskusi secara virtual, Rabu (8/9/2021).

"Gap-nya (kesenjangan) itu mengkhawatirkan sebenarnya, jadi membuat tanda tanya," sambungnya.

Arif mengatakan, pemerintah pernah menyebutkan bahwa data kematian dari Covid-19 tidak real time atau berasal dari kasus kematian sebelumnya sehingga secara umum data kematian masih bermasalah.

Baca juga: UPDATE Corona 9 September: Kasus Kematian Harian Indonesia Tertinggi Kedua di Dunia | Kuba Mulai Vaksinasi Anak 2 Tahun

"Adanya anomali data ini ya saya bilang, kok bisa angka kasus hariannya kecil sekali tetapi angka kematian sangat tinggi. Jadi ada indikator persoalan data," ujarnya.

Tak hanya persoalan data, Arif mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19, rasio testing di Indonesia masih kecil dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

Ia mencontohkan, kasus kematian meningkat di salah satu desa di Majalengka pada bulan Juli 2021 menjadi 50 orang, setelah sebelumnya hanya tercatat 3-5 orang.

Namun, proses pemakaman tidak menggunakan protokol kesehatan Covid-19, lantaran tidak dilakukannya pemeriksaan (testing).

"Mayoritas orang meninggal dengan gejala Covid-19 tetapi tidak terdata dan akhirnya tadi tidak masuk dalam sistem pendataan nasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Arif meminta pemerintah memperbaiki persoalan data Covid-19 karena akan mempengaruhi dua hal yaitu kebijakan yang bermasalah dan persepsi risiko publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com