ICJR Desak Pemerintah Beri Perhatian Lebih terhadap Persoalan "Overcrowding" Lapas

Kompas.com - 08/09/2021, 13:39 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati berharap persoalan overcrowding atau kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapatkan perhatian lebih. 

Ia mengungkapkan hal itu menyusul kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021) dini hari, yang mengakibatkan 41 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 7 orang luka ringan.

“Polisi, jaksa dan hakim harus didorong untuk memiliki perhatian pada kondisi lapas, bisa dimulai dengan mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan,” kata Maidina dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan data ICJR, terdapat 2.087 warga binaan yang berada di dalam Lapas Kelas I Tangerang per Agustus 2021.

“Padahal kapasitas lapas tersebut hanya untuk 600 WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), dengan kondisi ini beban Lapas Kelas I Tangerang mencapai 245 persen,” ungkap dia.

Baca juga: Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Napi Selamat Bakal Dievakusasi ke Penjara Lain

Kondisi lapas yang overcrowding, menurut dia, turut membuat sistem pengawasan serta mitigasi bencana yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan baik.

Secara umum, kondisi overcrowding tak hanya terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, tetapi di banyak lapas di Tanah Air. Mayoritas penghuni lapas adalah para terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.

Data ICJR menunjukkan, terdapat 28.241 terpidana kasus narkotika yang kini mendekam di balik hotel prodeo. Angka tersebut bisa saja bertambah besar karena kebanyakan para pengguna narkotika dijerat dengan pasal kepemilikan atau penguasaan narkotika serta digolongkan sebagai bandar.

“Polisi, jaksa dan hakim lebih memilih mengirimkan para pengguna ini ke dalam penjara dari pada penanganan atau alternative pemidanaan lain yang lebih manusiawi seperti rehabilitasi atau pidana bersyarat dengan masa percobaan,” tutur dia.

Untuk itu, ia pun berharap agar para stakeholders terkait dapat menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. 

Baca juga: Yasonna Sebut Instalasi Listrik Lapas Kelas I Tangerang Belum Pernah Diperbaiki

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada korban dan keluarganya.

“Pemerintah perlu secara tegas bertanggung jawab akan hal ini dengan perencanaan yang terukur terhadap penyelesaian masalah overcrowding lapas dan tentu program pemulihan bagi korban,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.