Kemendikbud Ristek Tunda Pemberlakuan Syarat Sekolah Minimal 60 Peserta Didik untuk Terima Dana Bos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda pemberlakuan syarat minimal jumlah peserta didik bagi sekolah yang akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler. 

Nadiem memastikan bahwa syarat itu tidak akan diberlakukan pada tahun ini maupun tahun depan.

"(Syarat) ini tidak akan diberlakukan tahun ini maupun tahun depan dan akan segera kami melakukan pengkajian ulang," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (8/9/2021).

Sebelumnya, di dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler disebutkan bahwa syarat bagi sekolah memperoleh BOS reguler yaitu minimal memiliki 60 peserta didik.

Menurut Nadiem, ketentuan itu telah dibuat sejak tahun 2019 atau sebelum dirinya menjabat sebagai Mendikbud. Namun, implementasi kebijakan itu ditunda karena ada masa tenggang selama tiga tahun.

Baca juga: Calo CPNS Masih Bergentayangan...

Nadiem mengaku dapat memahami penolakan masyarakat terhadap aturan tersebut karena situasi pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar.

Ia berharap, keputusan Kemendikbudristek untuk tidak memberlakukan syarat tersebut dapat menenangkan masyarakat.

"Dengan pandemi ini kita harus punya fleksibilitas dan juga punya tenggang rasa kepada sekolah-sekolah yang masih sulit melakukan trasnsisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar," kata dia.

Nadiem pun memastikan, pihaknya akan terus menerima masukan dari berbagai pihak mengenai persyaratan tersebut sebagai bahan kajian terkait pemberlakuannya setelah 2022 mendatang.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, ada sejumlah persyaratan bagi sekolah untuk mendapatkan dana BOS reguler.

Di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa syarat sekolah mendapatkan dana BOS reguler adalah memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 siswa selama tiga tahun terakhir.

Baca juga: PGRI, LP Ma’arif PBNU, hingga Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Tolak Aturan Pengelolaan BOS Reguler

Syarat tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

”Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,” kata Muhaimin, melalui keterangan pers, Selasa (7/9/2021).

Majelis Dikdasmen PP Muhmamadiyah, LP Ma’arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia juga menolak syarat terrsebut.

"Mendesak Mendikbud-Ristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler," tulis mereka dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).