Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berupaya Pertahankan Tren Positif Pengendalian Covid-19

Kompas.com - 08/09/2021, 08:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah berupaya mempertahankan tren positif pengendalian Covid-19 yang belakangan ini mengalami perbaikan.

"Kita memiliki target besar bersama untuk selangkah lebih maju mempertahankan kondisi kasus Covid-19 yang cukup terkendali," ujar juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Selasa (7/9/2021).

Adapun salah satu perbaikan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah terkait positivity rate.

Baca juga: Satgas: 14 Provinsi Catatkan Positivity Rate di Bawah Standar WHO

Hingga 5 September, Indonesia mencatat angka positivity rate hampir mendekati standar WHO yaitu mencapai 6,97 persen.

Positivity rate ini diperoleh dari jumlah kasus positif Covid-19 dibagi dengan jumlah orang yang melakukan pemeriksaan atau tes.

Menurut Wiku, upaya perbaikan terus dilakukan agar penanganan Covid-19 memasuki satu fase baru yang meliputi, kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi perkembangan Covid-19 secara mandiri.

Kemudian, perbaikan yang terus dipertahankan juga dapat menentukan dasar pembangunan jangka panjang dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: UPDATE 7 September: 251.639 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 11,45 Persen

Lalu, melakukan evaluasi kebijakan nasional dan sistem pengendalian yang lebih efisien secara berkala. Misalnya, pembaharuan poin pengetatan, pelonggaran, digitalisasi, dan screening kesehatan.

Selanjutnya, melanjutkan vaksinasi Covid-19 maupun vaksinasi penyakit esensial.

"Lima investasi jangka panjang untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat secara berkelanjutan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com