Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pemerintah Ubah Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

Kompas.com - 08/09/2021, 07:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah berencana untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Hal tersebut menyusul penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air yang sudah terjadi belakangan ini.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu.

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Baca juga: Wapres Berharap Semua Pihak Bersiap Masuki Fase Endemi Covid-19

Saat ini, pemerintah juga masih memberlakukan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Siapkan Skenario

Dalam menyiapkan untuk memasuki fase endemi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah masih mendetilkan skenario untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut keterangan ahli, Ma'ruf menyatakan, perubahan status ini dilakukan lantaran Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur.

"Pemerintah sedang menyiapkan skenarionya secara lebih detil untuk menghadapi masa endemi karena Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI), Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Oleh karena itu, kata dia, apabila sudah turun status menjadi endemi, maka masyarakat tetap harus terus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.

Baca juga: Mendagri Tito Usulkan Babel Susul Jakarta Lakukan Survei Serologi, Ubah Pandemi Jadi Endemi Covid-19

Ma'ruf menuturkan, dalam hal vaksinasi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyuntikan dosis ketiga vaksin sebagai booster.

Meskipun demikian, saat ini booster vaksin baru diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

"Itu salah satu yang kami siapkan. Tapi yang lebih detilnya sedang disiapkan skenarionya seperti apa," kata dia.

"Yang pasti, penerapan protokol kesehatan berlanjut, vaksinasi sampai tiga kali, booster. Ini yang sedang disiapkan pemerintah," lanjut Ma'ruf.

Percepat Vaksinasi Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021).Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com