Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Jangka Panjang Hidup Berdampingan dengan Covid-19 Disiapkan

Kompas.com - 08/09/2021, 06:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pemerintah tengah menyusun strategi untuk masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

Ia mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang diprediksi akan berlangsung lama.

"Konsep terkait strategi tersebut memang belum jadi. Namun, pemetaan sudah mulai dilakukan, antara lain untuk memetakan hambatan dari penerapan kebiasaan baru mulai dari protokol kesehatan, testing, dan tracing, serta vaksinasi. Ini penting agar kita siap beradaptasi dari pandemi ke endemi," kata Maxi di Jakarta, Selasa (7/9/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Pandemi Belum Usai meski Kasus Covid-19 Indonesia Menurun...

Maxi mengatakan, strategi hidup bersama Covid-19 tersebut disiapkan berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu penularan di komunitas dan kapasitas respons penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi daerah berdasarkan penilaian tersebut untuk menentukan tingkat pembatasan kegiatan masyarakat.

Hal tersebut serupa dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sedang berjalan di Tanah Air.

Selain itu, Maxi mengatakan, strategi hidup bersama Covid-19 juga terkait dengan pemeriksaan (testing) dan (tracing).

"Jadi ada kesadaran masyarakat untuk melaukan testing dan kalau positif bersedia melakukan isolasi ini dipemetaan," ujarnya.

Baca juga: Luhut: Kita Harus Mulai Berpikir Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Kemudian, Maxi mengatakan, upaya memperluas vaksinasi akan terus dilakukan dalam strategi hidup bersama Covid-19.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan 2,5 juta suntikan per hari di bulan September ini.

"Tiga hal ini yang harus kita bahas, melakukan strategi hidup berdampingan Covid-19 sedang kita bahas dengan pakar, bagaimana kita ke depan hidup berdampingan dengan Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, menurut Anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) Soedjatmiko, evaluasi pemberian vaksin Covid-19 diperlukan untuk melihat efektivitas vaksin dalam waktu tertentu.

"Kita harus evaluasi apakah efektivitas vaksin bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu satu tahun atau tiga tahun. Kita pun bisa tahu vaksin perlu diberikan setiap tahun, tiga tahun dan enam bulan sekali," kata Soedjatmiko.

Baca juga: Virus Akan Bertahan Lama, Ini Roadmap Indonesia Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Meski demikian, Soedjatmiko mengatakan, perluasan vaksinasi diperlukan karena vaksin terbukti mampu mengurangi risiko kematian dan perawatan di rumah sakit.

Studi di Jakarta menunjukkan, vaksinasi telah mencegah kematian sampai 94 persen dan mencegah perawatan sampai 96 persen.

Lebih lanjut, Soedjatmiko mengatakan, meski vaksinasi perlu ditingkatkan, upaya pencegahan penularan menjadi lebih penting.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Kita harus tahu bagaimana cara agar virus tersebut tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Pastikan masker dipakai untuk menutupi hidung, mulut, dagu, dan pipi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com