Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 07/09/2021, 20:15 WIB

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan empat strategi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengatasi persoalan bantuan sosial (bansos) yang sering terjadi, mulai dari proses penyaluran, sampai penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Strategi pertama, kata dia, adalah memperbaiki sistem meskipun tidak semua masyarakat melek digital.

"Tim Kemensos harus turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat," kata Risma dalam Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Meski berat, dia beranggapan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan demi perubahan ke arah yang lebih baik.

"Perbaikan sistem bisa dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), cleansing data ganda, serta memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor kartu tanda penduduk (KTP)," paparnya.

Baca juga: Waspada Hoaks, Ini Cara Cek Penerima Bansos dari Kemensos

Risma menilai, upaya perbaikan data penerima bansos membutuhkan peran aktif pemerintah daerah (pemda).

Sayangnya, hingga kini masih ada pemda yang tidak aktif atau tidak peduli dengan perbaikan dan pembaruan data, sehingga penerima bansos di daerahnya tidak tepat sasaran.

Bahkan, dikatakan Risma, ada Pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama sepuluh tahun.

Sebab itu, tidak heran jika data di lapangan berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini terjadi karena absennya informasi seperti meninggal, pindah rumah, alamat, domisili, dan lainnya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada Ketua RT atau RW setempat,” ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Mensos Risma Promosikan Madu Produksi Karang Taruna Aceh

Demi mengawasi penyaluran bansos dan mencegah penyelewengan, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Polri, Bank Indonesia (BI), dan lain-lain.

“Setiap bulan kami rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan bersama-sama sebab pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran kami sendiri,” jelas Risma.

Strategi Kemensos yang kedua adalah mendukung transparansi penerima bansos agar di setiap Kelurahan terpampang data penerima bantuan.

Misalnya, Kelurahan memajang daftar penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk mewujudkan transparansi penerima bansos, Kemensos juga meluncurkan aplikasi “Usul-Sanggah”.

Baca juga: Erick Thohir soal Kemarahan Risma: Himbara Tak Bermaksud Menghambat Penyaluran Bansos

“Masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” papar Risma.

Adapun strategi ketiga adalah menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian.

Sebagai contoh, menghidupkan peran karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinekaan Indonesia.

“Kita hidupkan kembali dan Alhamdulillah saya bangga kepada Karang Taruna DKI mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara,” kata Risma.

Strategi terakhir adalah mengupayakan pemberdayaan sosial, guna mendukung kemandirian ekonomi para KPM agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat, Papua, kami ajari mereka “tangan di atas” dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako,” tutur Risma.

Baca juga: Kemensos Turunkan Tim, Bantu Anak Korban Penganiayaan Orangtua yang Pesugihan di Gowa

Sementara itu, para penyandang disabilitas diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas. Bantuan ini berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga, dan tongkat penuntun adaptif.

Menariknya, kata Risma, produk bantuan yang diberikan tersebut dirakit dan dibuat oleh penyandang disabilitas.

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima,” pesan Risma.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Nasional
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke