Kompas.com - 07/09/2021, 20:15 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (7/9/2021). DOK. Humas Kementerian SosialMenteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan empat strategi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengatasi persoalan bantuan sosial (bansos) yang sering terjadi, mulai dari proses penyaluran, sampai penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Strategi pertama, kata dia, adalah memperbaiki sistem meskipun tidak semua masyarakat melek digital.

"Tim Kemensos harus turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat," kata Risma dalam Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Meski berat, dia beranggapan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan demi perubahan ke arah yang lebih baik.

"Perbaikan sistem bisa dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), cleansing data ganda, serta memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor kartu tanda penduduk (KTP)," paparnya.

Baca juga: Waspada Hoaks, Ini Cara Cek Penerima Bansos dari Kemensos

Risma menilai, upaya perbaikan data penerima bansos membutuhkan peran aktif pemerintah daerah (pemda).

Sayangnya, hingga kini masih ada pemda yang tidak aktif atau tidak peduli dengan perbaikan dan pembaruan data, sehingga penerima bansos di daerahnya tidak tepat sasaran.

Bahkan, dikatakan Risma, ada Pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama sepuluh tahun.

Sebab itu, tidak heran jika data di lapangan berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini terjadi karena absennya informasi seperti meninggal, pindah rumah, alamat, domisili, dan lainnya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada Ketua RT atau RW setempat,” ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Mensos Risma Promosikan Madu Produksi Karang Taruna Aceh

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.