Nilai Kasus Munir sebagai Pembunuhan Politik, 100 Aktivis Desak Jokowi Ungkap Auktor Intelektualis

Kompas.com - 07/09/2021, 12:13 WIB
Tokoh pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib Kompas/Iwan Setiyawan Tokoh pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Seratus aktivis demokrasi meminta Presiden Joko Widodo mengusut auktor intelektualis di balik kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Dalam keterangan tertulis itu 100 aktivis demokrasi memberikan dua alasan untuk mengungkap kasus kematian Munir.

"Pertama, kami menilai kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik," demikian pernyataan tertulis, Selasa (7/9/2021).

"Kuat dugaan kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya yaitu 20 September 2004."

Baca juga: Pemerintah Diminta Bentuk Lagi TPF Kasus Pembunuhan Munir

Menurut para aktivis, peran Munir dalam Pemilihan Presiden putaran pertama tahun 2004 dapat menjadi faktor penting untuk mengungkap motif pembunuhan itu.

"Termasuk efek yang diinginkan auktor intelektualis pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alasan kedua, pembunuhan politik berbeda denga kekerasan politik biasa. Karakter korban dalam pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan.

"Pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen," ungkap 100 aktivis.

"Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer, atas sebuah pelanggaran HAM."

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Munir Dibunuh di Udara

Dalam pernyataan tertulisnya 100 aktivis demokrasi menegaskan bahwa kematian Munir menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia setidaknya akan dua hal.

Pertama, menurut para aktivis, kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pilpres pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia.

"Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, HAM dan keadilan sosial."

Terakhir, mereka mendesak Jokowi untuk melakukan pengungkapan dan mencari auktor intelektualis dalam kasus pembunuhan tersebut.

"Pengusutan auktor intelektualis sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi. Ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia."

Baca juga: 17 Tahun Kematian Munir: Misteri Tak Kunjung Berjawab yang Terancam Kedaluwarsa

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.