Komnas HAM Belum Satu Suara Kasus Munir Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 07/09/2021, 11:19 WIB
Munir, Kontras

Kompas/Agus Susanto (AGS)
29-02-2004

DIMUAT 7/1/14 HAL 5 *** Local Caption *** Munir, Kontras

Kompas/Agus Susanto (AGS)
29-02-2004 AGUS SUSANTOMunir, Kontras Kompas/Agus Susanto (AGS) 29-02-2004 DIMUAT 7/1/14 HAL 5 *** Local Caption *** Munir, Kontras Kompas/Agus Susanto (AGS) 29-02-2004

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum satu suara terkait kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Dorongan Komnas HAM agar menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat merupakan tuntutan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).

"Jadi kalau secara garis besar pendapatnya masih beragam, masih ada yang melihat bahwa ini sulit dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena berbagai pertimbangan," ujar Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, dalam audiensi bersama KASUM secara virtual, Senin (6/9/2021).

"Ada yang melihatnya dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat dengan korban satu orang, yaitu almarhum Cak Munir," sambung Sandrayati.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Munir Dibunuh di Udara

Adapun ragam pendapat Komisioner Komnas HAM mengenai kategori yang tepat terhadap kasus pembunuhan Munir ini muncul setelah tim kajian internal lembaga ini mempelajari legal opinian atau pendapat hukum yang disampaikan KASUM pada 7 September 2020.

Hasil kajian terhadap pendapat hukum tersebut kemudian dibawa ke meja sidang paripurna Komnas HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setidaknya ada dua poin penting yang didapatkan Komnas HAM dalam sidang tersebut.

Pertama, aspek pidana. Dalam hal ini, Komnas HAM melihat masih ada terduga pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan Munir.

Kedua, penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana tuntutan KASUM.

Baca juga: KASUM: Pembunuhan Munir adalah Pelanggaran HAM Berat

Terkait poin pertama, Komnas HAM sendiri telah mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penyelidikan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.