Pentingnya Polisi Buru Auktor Intelektualis di Balik Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 07/09/2021, 07:51 WIB
Sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang. Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa. istimewaSejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang. Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian telah mengamankan 12 terduga pelaku perusakan masjid dan bangunan milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Bali Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, 10 pelaku diamankan aparat pada Minggu (5/9/2021) siang dan dua lainnya ditangkap pada malam harinya.

"Kepada para tersangka, kami jerat Pasal 170 KUHP, karena mereka ini secara bersama melakukan perusakan bangunan," kata Donny saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Dalam peristiwa ini, kepolisian setempat menduga ada auktor intelektualis yang mendalangi warga melakukan perusakan fasilitas milik Ahmadiyah.

Baca juga: Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar Terancam Penjara 5 Tahun 6 Bulan

Terkait dengan hal itu, kepolisian masih melakukan pemeriksaan dengan menganalisa alat bukti dan barang bukti yang sudah ada.

"Karena kita perlu strategi khusus agar semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa ada pelanggaran di sana, kami lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Donny.

Adapun peristiwa ini berawal dari sekelompok massa yang mendatangi pemukiman yang berisi JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021) siang.

Mereka melempari bangunan masjid. Bangunan belakang masjid juga turut dibakar massa.

Kepolisian mencatat massa yang mendatangi lokasi tersebut setidaknya terdapat 200 orang. Sedangkan aparat TNI dan Polri yang berjaga sekitar 300 orang.

Baca juga: Wagub Kalbar Minta Warganya Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah: Kita Saudara

Aparat keamanan saat ini tengah fokus mengamankan warga Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

SKB Jadi Pemicu

Peristiwa perusakan masjid dan bangunan milik Ahmadiyah menyita perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam kasus ini, Komnas HAM sudah sejak lama telah mencium gelagat eskalasi sentimental warga terhadap Ahmadiyah setempat.

Sentimental tersebut diduga dilatarbelakangi adanya penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, surat keputusan bersama tersebut berisi larangan aktivitas Ahmadiyah.

"Ini semua karena penandatanganan bersama Bupati, Kajari, Dandim, Kapolres dan Kepala Kantor Kemenag Sintang tanggal 29 April yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Sintang," ujar Beka, dalam konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Minta Polri Tak Hanya Tindak Pelaku Lapangan

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.