Kompas.com - 07/09/2021, 07:27 WIB
Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan membawa foto almarhum Munir Said Thalib di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9). Unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati 15 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir serta meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. BBC News IndonesiaMahasiswa melakukan unjuk rasa dengan membawa foto almarhum Munir Said Thalib di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9). Unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati 15 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir serta meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, ada pelanggaran konstitusi dan nilai Pancasila pada kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib yang hingga 17 tahun tak tuntas terungkap.

Feri menilai, kematian Munir menunjukkan pelanggaran atas Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa.

"Yang saya pahami ada beberapa hal ikut mati dengan dibunuhnya Munir, terbunuhnya konstitusi kita sebab Pasal 28 huruf i menyatakan bahwa ada perlindungan setiap orang untuk tidak dibunuh, disiksa, dan lain-lain," ujar Feri dalam diskusi virtual yang diadakan Tim Public Virtue Research Institute dan Themis Indonesia, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Komnas HAM Diminta Tetapkan Kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Seharusnya, kata Feri, negara membangun mekanisme untuk memastikan perlindungan nyawa warganya.

Selain itu, belum terungkapnya dalang kematian Munir juga tak sesuai dengan nilai Pancasila.

Kasus Munir, kata dia, menunjukkan tidak ada penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial

"Secara tidak langsung ketika pembunuhan ini terjadi dan upaya-upaya untuk membongkar kejahatan ini ditutupi oleh negara maka negara pada dasarnya telah ikut membunuh nilai-nilai Pancasila," ujar dia.

Baca juga: Imparsial: Komnas HAM Jadi Harapan Terdepan Penuntasan Kasus Munir

Dalam pandangan Feri, setelah 17 tahun kematian Munir dan perkaranya yang tak kunjung tuntas mestinya pemerintah tersadar bahwa telah terjadi penyimpangan hukum.

"Di mana penyimpangan-penyimpangan kekuasaan itu akan mudah dilakukan dan terjadi,” kata dia.

Terakhir, Feri berharap bahwa peringatan 17 tahun kematian Munir akan ada pihak yang berani mengatakan siapa pembunuh Munir sebenarnya.

"Apa sebabnya warga negara menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada negara ini kemudian tiba-tiba direncanakan sedemikian rupa untuk dibunuh," ujar Feri.

Baca juga: 1.864 Dokumen Perjuangan HAM Munir Diarsipkan Secara Digital

Adapun Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Amsterdam melalui Singapura.

Pemberitaan Harian Kompas 8 September 2004 mengungkapkan Munir meninggal di dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 sekitar dua jam sebelum mendarat di Bandara Schipol, Amterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi menunjukan adanya senyawa arsenik dalam tubuh aktivis HAM tersebut.

Sejumlah pihak menduga Munir diracun dalam perjalanan Jakarta-Singapura, atau bahkan saat berada di Singapura.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.