Kompas.com - 06/09/2021, 16:38 WIB
Ketua KPU Ilham Saputra mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBN serta rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua KPU Ilham Saputra mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBN serta rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan dan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024.

Hal itu disampaikan Ilham dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang disiarkan secara daring, Senin (6/9/2021).

"Kami sudah siapkan dan mungkin nanti diskusinya bisa nanti kan kalau kita bicara soal PKPU untuk kita laporkan kepada bapak/ibu dari Komisi II nah ini tentu bisa perdebatannya bisa kita diskusikan di situ," kata Ilham.

Selain soal perencanaan tentang program PKPU, Ilham melanjutkan, pihaknya juga menyiapkan penganggaran Pemilu Serentak 2024.

Baca juga: KPU Rancang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemilu 2024 Mulai April 2022

Serta menyiapkan akan Daftar Agregat Kependudukan Kependudukan (DAK 2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dalam negeri dan luar negeri.

"Yang harus segera kita mutakhirkan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait tahapan pemilu, Ilham mengatakan pihaknya sementara menjadwalkan proses persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada April 2022.

Di tahun yang sama, KPU juga harus menentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kemudian juga penyusunan usulan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD tingkat II. Sementara dapil untuk provinsi dan DPR RI tak terpisahkan dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Nah itu beberapa hal yang harus kita laksanakan pada Tahun 2022," ungkapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.