Kompas.com - 06/09/2021, 13:34 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dok. Kementerian Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak menghadiri rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (6/9/2021) yang membahas persiapan Pemilu 2024.

Berdasarkan penjelasan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mendagri tak hadir lantaran ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo ke Papua untuk memantau sejumlah agenda.

"Saya perlu sampaikan, dalam rapat ini bahwa karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON di Papua, dan juga sekaligus monitoring pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, juga dalam hal menampung aspirasi dalam penyusunan peraturan pemerintah hasil pasca sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua, maka Mendagri saat ini sedang berada di tanah Papua," kata Doli dalam rapat yang dipantau secara virtual, Senin.

Baca juga: Nilai Pemilu 2024 Kompleks, Ketua Komisi II Minta Persiapannya Dibahas Matang

Adapun informasi tersebut telah diterima Komisi II berdasarkan surat resmi yang dikirimkan Mendagri Tito Karnavian.

Meski Mendagri tak hadir, kata Doli, rapat kerja dan rapat dengar pendapat tetap harus dilakukan karena begitu mendesaknya persiapan Pemilu.

"Karena rapat ini juga penting, dan juga sudah pernah kita sampaikan beberapa kali ke publik. Maka kami Komisi II sepakat bahwa rapat ini akan tetap kita laksanakan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat tersebut, Mendagri diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bida Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajaran.

Doli mengatakan, karena rapat hari ini tidak dihadiri oleh Mendagri, maka agenda yang akan dibahas adalah agenda tunggal hanya untuk membahas atau mendengarkan penyampaian tentang kesiapan Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Harap Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024 Segera Ditetapkan

Sementara itu, terkait pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat selanjutnya pada 16 September 2021.

"Oleh karena itu pada hari ini kita akan mendengarkan laporan dari hasil tim kerja bersama yang tentu saya kira sudah dirapikan sesuai dengan kesepakatan kita oleh KPU. Maka kita akan dengarkan penjelasan dari KPU, terus nanti tambahan dari Bawaslu setelah itu kita akan bahas lebih lanjut dan proses pengambilan keputusan di tahap berikutnya," jelas dia.

Lebih lanjut, Doli juga meminta persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dilakukan secara matang.

Pasalnya, ia mengingatkan bahwa Pemilu 2024 dilakukan secara serentak mulai dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca juga: Anggota Komisi II NIlai Isu Pemilu 2027 Bentuk Perampasan Kedaulatan Rakyat

"Saya kira kita sama-sama paham bahwa di tahun 2024 itu adalah tahun politik, sepanjang tahun kita akan menggelar event politik, dan tentu saya kira itu bukan tahun yang mudah, dan itu juga akan bisa kita katakan (Pemilu 2024) punya kompleksivitas sangat tinggi," kata Doli.

Politisi Golkar itu mengatakan, karena alasan yang sangat kompleks itu, maka pihaknya beserta penyelenggara Pemilu perlu melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum tahun 2024.

Ia pun menyinggung beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang seperti desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu bentuk persiapan tersebut, kata Doli, pihaknya telah membentuk Tim Kerja Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP untuk membahas konsep dan desain Pemilu 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.