Ditugaskan ke Papua, Mendagri Tak Hadiri Rapat Bahas Persiapan Pemilu 2024

Kompas.com - 06/09/2021, 13:34 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dok. Kementerian Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak menghadiri rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (6/9/2021) yang membahas persiapan Pemilu 2024.

Berdasarkan penjelasan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mendagri tak hadir lantaran ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo ke Papua untuk memantau sejumlah agenda.

"Saya perlu sampaikan, dalam rapat ini bahwa karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON di Papua, dan juga sekaligus monitoring pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, juga dalam hal menampung aspirasi dalam penyusunan peraturan pemerintah hasil pasca sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua, maka Mendagri saat ini sedang berada di tanah Papua," kata Doli dalam rapat yang dipantau secara virtual, Senin.

Baca juga: Nilai Pemilu 2024 Kompleks, Ketua Komisi II Minta Persiapannya Dibahas Matang

Adapun informasi tersebut telah diterima Komisi II berdasarkan surat resmi yang dikirimkan Mendagri Tito Karnavian.

Meski Mendagri tak hadir, kata Doli, rapat kerja dan rapat dengar pendapat tetap harus dilakukan karena begitu mendesaknya persiapan Pemilu.

"Karena rapat ini juga penting, dan juga sudah pernah kita sampaikan beberapa kali ke publik. Maka kami Komisi II sepakat bahwa rapat ini akan tetap kita laksanakan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat tersebut, Mendagri diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bida Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajaran.

Doli mengatakan, karena rapat hari ini tidak dihadiri oleh Mendagri, maka agenda yang akan dibahas adalah agenda tunggal hanya untuk membahas atau mendengarkan penyampaian tentang kesiapan Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Harap Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024 Segera Ditetapkan

Sementara itu, terkait pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat selanjutnya pada 16 September 2021.

"Oleh karena itu pada hari ini kita akan mendengarkan laporan dari hasil tim kerja bersama yang tentu saya kira sudah dirapikan sesuai dengan kesepakatan kita oleh KPU. Maka kita akan dengarkan penjelasan dari KPU, terus nanti tambahan dari Bawaslu setelah itu kita akan bahas lebih lanjut dan proses pengambilan keputusan di tahap berikutnya," jelas dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Nasional
Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah 'Holding Company'...

Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah "Holding Company"...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.