Kompas.com - 06/09/2021, 13:34 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dok. Kementerian Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak menghadiri rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (6/9/2021) yang membahas persiapan Pemilu 2024.

Berdasarkan penjelasan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mendagri tak hadir lantaran ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo ke Papua untuk memantau sejumlah agenda.

"Saya perlu sampaikan, dalam rapat ini bahwa karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON di Papua, dan juga sekaligus monitoring pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, juga dalam hal menampung aspirasi dalam penyusunan peraturan pemerintah hasil pasca sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua, maka Mendagri saat ini sedang berada di tanah Papua," kata Doli dalam rapat yang dipantau secara virtual, Senin.

Baca juga: Nilai Pemilu 2024 Kompleks, Ketua Komisi II Minta Persiapannya Dibahas Matang

Adapun informasi tersebut telah diterima Komisi II berdasarkan surat resmi yang dikirimkan Mendagri Tito Karnavian.

Meski Mendagri tak hadir, kata Doli, rapat kerja dan rapat dengar pendapat tetap harus dilakukan karena begitu mendesaknya persiapan Pemilu.

"Karena rapat ini juga penting, dan juga sudah pernah kita sampaikan beberapa kali ke publik. Maka kami Komisi II sepakat bahwa rapat ini akan tetap kita laksanakan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat tersebut, Mendagri diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bida Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajaran.

Doli mengatakan, karena rapat hari ini tidak dihadiri oleh Mendagri, maka agenda yang akan dibahas adalah agenda tunggal hanya untuk membahas atau mendengarkan penyampaian tentang kesiapan Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Harap Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024 Segera Ditetapkan

Sementara itu, terkait pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat selanjutnya pada 16 September 2021.

"Oleh karena itu pada hari ini kita akan mendengarkan laporan dari hasil tim kerja bersama yang tentu saya kira sudah dirapikan sesuai dengan kesepakatan kita oleh KPU. Maka kita akan dengarkan penjelasan dari KPU, terus nanti tambahan dari Bawaslu setelah itu kita akan bahas lebih lanjut dan proses pengambilan keputusan di tahap berikutnya," jelas dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.