Nilai Pemilu 2024 Kompleks, Ketua Komisi II Minta Persiapannya Dibahas Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dilakukan secara matang.

Hal itu dikatakannya mengingat pada tahun 2024, pemilu dilakukan serentak mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saya kira kita sama-sama paham bahwa di tahun 2024 itu adalah tahun politik, sepanjang tahun kita akan menggelar event politik dan tentu saya kira itu bukan tahun yang mudah dan itu juga akan bisa kita katakan (Pemilu 2024) punya kompleksivitas sangat tinggi," kata Doli saat membuka rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Sebut Pemilu 2024 Tetap Diadakan meski Pandemi Masih Berlangsung

Doli mengatakan, karena alasan yang sangat kompleks itu, maka pihaknya beserta penyelenggara Pemilu perlu melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum tahun 2024.

Ia pun menyinggung beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang seperti desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu.

"Dan dengan tingkat kerumitan yang seperti apa, sehingga dengan kita mengetahui tingkat kesulitan dan kompleks itu kita bisa coba mengurainya dari awal dan kita cari solusinya," jelas dia.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, pihaknya kemudian membentuk Tim Kerja Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mempersiapkan konsep dan desain Pemilu 2024.

Adapun rapat hari ini, kata dia, mengagendakan mendengarkan penyampaian tentang kesiapan penyelenggaraan Pemilu.

Sedianya, rapat dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Namun, Doli mengatakan bahwa Tito tak bisa hadir dalam rapat karena ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo ke Papua.

Baca juga: Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

"Saya perlu sampaikan, dalam rapat ini bahwa karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON di Papua, dan juga sekaligus monitoring pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, juga dalam hal menampung aspirasi dalam penyusunan peraturan pemerintah hasil pasca sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua, maka Mendagri saat ini sedang berada di tanah Papua," ungkap Doli.

Ia mengatakan, Komisi II juga telah menerima surat resmi dari Mendagri Tito terkait ketidakhadirannya dalam rapat.

Kendati demikian, Doli tetap menyatakan bahwa rapat akan berjalan meski tak dihadiri oleh Mendagri.

Adapun Mendagri dalam rapat diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bida Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro.