Pimpinan DPR Minta Pejabat Tak Saling Cari Kambing Hitam soal Kebocoran Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar pemerintah menyelesaikan dugaan kebocoran data pribadi milik masyarakat di aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo dalam aplikasi PeduliLindungi.

Dalam hal ini, Dasco menyoroti adanya pejabat-pejabat pemerintah yang saling melempar tanggung jawab terkait penyelesaian kasus.

Dasco mendesak pemerintah bekerja sama dan tidak saling mencari-cari kesalahan antar unsur kementerian/lembaga lainnya.

"Baiknya kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia ini, semua kementerian jadi pegang data," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Ada Problem Egosektoral, Elsam Nilai Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Sebaiknya Independen

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan peran unsur pemerintahan terkait perlindungan data masyarakat maupun pejabat publik.

Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, kata Dasco, kementerian tersebut berperan memegang data terkait Kepemiluan.

"Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan Pemilu. Lalu Kemenkes juga pegang data berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang," jelasnya.

Ia berpandangan, jika pejabat-pejabat pemerintah saling melempar tanggung jawab, maka permasalahan kasus kebocoran data tidak akan terselesaikan.

Akan lebih baik, kata Dasco, semua unsur kementerian/lembaga saling duduk bersama mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Kalau kita saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor, itu nanti enggak akan ada habisnya," pesan Dasco.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di DPR.

Menurut dia, atas kebocoran data yang kerap terjadi, maka Indonesia sudah saatnya untuk memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi.

"Mudah-mudahan bisa ada segera titik temu yang tentunya ini semua tentu akan menghasilkan undang-undang bagi rakyat dan bagi kita semua," harap Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kemenkes.

Menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/9/2021).

Hal ini disampaikan Menkominfo saat dikonfirmasi tentang beredarnya sertifikat vaksin atas nama Ir Joko Widodo di media sosial.

Data-data pada sertifikat itu juga terlihat jelas. Selain itu, beredar pula KTP Presiden Jokowi dan tangkap layar yang menunjukkan data NIK Presiden.

Baca juga: 5.403 Kasus Baru Covid-19 dan Masalah Perlindungan Data di PeduliLindungi

Menurut Plate, integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) dengan aplikasi PeduliLindungi baru saja dilakukan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun angkat bicara. Menurutnya, NIK Jokowi atau pejabat lainnya kini sudah dirapikan dan ditutup.

"Memang tidak nyaman, itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar. Kita menyadari itu sekarang, kita akan tutup data para pejabat," kata Budi dalam konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya yang disiarkan Kompas TV, Jumat (3/9/2021).