Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saipul Jamil Ditampilkan Berlebihan di TV, Kominfo Minta KPI Perhatikan Masukan Masyarakat

Kompas.com - 06/09/2021, 11:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperhatikan masukan masyarakat tentang tayangan-tayangan ada di televisi.

Hal tersebut menyusul aksi protes masyarakat terhadap media dan tayangan televisi yang memberitakan berlebihan artis Saipul Jamil yang baru saja bebas dari penjara sebagai pelaku kejahatan seksual.

"Kementerian Kominfo telah berkordinasi dengan KPI agar KPI memperhatikan masukan masyarakat terkait tayangan tersebut," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong kepada Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Baca juga: KPAI Sebut Perayaan Kebebasan Saipul Jamil Bisa Membuat Psikologis Korban Terpukul Kembali

Ia menegaskan, pengawasan siaran televisi selama ini merupakan kewenangan KPI.

Pihaknya hanya dapat memberikan masukan kepada KPI atas saran-saran yang ada di masyarakat.

Usman memastikan, KPI merupakan lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang (UU) untuk mengawasi siaran televisi.

Oleh karena itu, pihaknya pun terus melakukan koordinasi agar KPI dapat bertugas sesuai kewenangannya.

"Kementerian Kominfo tentu saja senantiasa berkordinasi dengan KPI supaya KPI terus meningkatkan kinerjanya," ujar Usman.

Baca juga: Penolakan Publik atas Penyambutan Berlebihan Saipul Jamil

Usman mengatakan, pihaknya menyampaikan masukan secara umum kepada KPI terkait tayangan-tayangan yang ada di televisi.

Misalnya agar memperhatikan respons masyarakat atau meningkatkan kinerja untuk mendapat kepercayaan publik.

"Kami pikir KPI memahaminya," kata Usman.

Di lini masa media sosial, banyak masyarakat yang merespons negatif pemberitaan berlebihan Saipul Jamil yang baru saja bebas dari penjara.

Pasalnya saat hari pembebasan, Saipul Jamil disambut bak pahlawan dan diundang ke berbagai acara di televisi.

Hal tersebut dianggap masyarakat tidak pantas karena dinilai tidak ada simpati terhadap korban yang masih mengalami trauma atas pelecehan yang dialami beberapa tahun lalu.

Baca juga: Saipul Jamil Muncul di TV, Angga Sasongko Pilih Hentikan Distribusi Film Nussa dan Keluarga Cemara dari TV

Tidak hanya dari masyarakat umum, publik figur pun melakukan aksi protes tersebut. Salah satunya adalah komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa.

"Bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan," tulis Ernest dalam akun Twitter-nya.

"Ke mana KPI?!?! Oh iya lupa, lagi sibuk nyoret-nyoretin biji pake spidol… Parah banget dasar Komisi Penyiaran Indianapolis," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com