Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PON XX Digelar Bulan Depan, Pemerintah Minta Papua Segera Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Kompas.com - 06/09/2021, 05:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Forkompimda Provinsi Papua (Pangdam, Kapolda, Kajati) untuk terus bekerja mendorong penurunan jumlah kasus aktif Covid-19.

Terlebih pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua akan digelar awal bulan depan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan Covid-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan pemerintah pusat, provinsi, sampai ke kabupaten/kota, terutama lima kabupaten/kota Kyang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON," ujar Airlangga dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (5/9/2021).

"Yaitu Jayapura, Kota Jayapura, Mimika, Merauke, dan Keerom sebagai penyangga. Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus (kasus aktif) ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan,” jelasnya.

Baca juga: Empat Klaster Penyelenggara PON XX Papua 2021 Jadi Fokus Vaksinasi Covoid-19

Dia mengungkapkan, kasus aktif Covid-19 di Papua selama sepekan terakhir adalah 12.378 kasus atau setara degan 38 persen.

Airlangga pun menyebutkan, saat ini positivity rate Covid-19 di Papua masih cukup tinggi.

Kondisi ini terutama terjadi di Supiori (60,0 persen) dan Mamberamo Tengah (33,3 persen).

"Sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen," ungkap Airlangga.

Kemudian, jika dilihat dari zonasi risiko, provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko Sedang (zona oranye).

Yang mana saat ini terdapat 15 kabupaten/kota dengan risiko rendah (zona hijau) dan 14 Kabupaten/kota dengan risiko sedang (zona oranye).

"Sementara itu, BOR provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR Nasional (22 persen). Sejumlah kabupaten/kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (lebih dari 50 persen)," papar Airlangga.

Baca juga: Menko Polhukam: Persiapan PON dan Papernas di Papua Sudah 99 Persen

Adapun untuk capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan vaksin dosis pertama di Papua sebesar 18,03 persen atau masih di bawah capaian nasional 31,32 persen.

Airlangga mengungkapkan, untuk lima kabupaten/kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus disuntikkan sebanyak 70 persen vaksin dosis pertama sebelum PON dimulai.

"Dan dosis kedua akan segera kita kejar. Arahan Bapak Presiden, penonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera,” tambah Airlangga.

Baca juga: Jelang PON dan Papernas, Menko Polhukam Pastikan Kondisi Papua Aman

Sebagaimana diketahui, PON XX Papua bakal digelar atau tepatnya mulai 2 Oktober 2021-15 Oktober 2021.

PON XX Papua sempat mengalami penundaan pelaksanaan selama setahun. Padahal, gelaran olahraga tersebut semula dijadwalkan pada Oktober 2020.

Hal ini terjadi karena mengacu pada beberapa pertimbangan seperti penyelesaian pekerjaan fisik venue (arena) yang masih berlangsung sampai dengan sebelum Covid-19 dan akhirnya harus tertunda karena Pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com