Kehormatan DPR di Ujung Tanduk, MKD Diminta Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Kompas.com - 05/09/2021, 12:39 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berjalan meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Azis Syamsuddin diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penghentian kasus yang menyeret penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***   ANTARAFOTO/RENO ESNIRWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berjalan meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Azis Syamsuddin diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penghentian kasus yang menyeret penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, tindak lanjut diperlukan untuk menjaga kehormatan parlemen.

"Semakin lama MKD bergerak, maka pertaruhan kehormatan lembaga menjadi tanggung jawab MKD. Semakin lama MKD bekerja, kehormatan DPR sedang di ujung tanduk," ujar Lucius kepada Kompas.com, Minggu (5/9/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin, MKD Tunggu Putusan Pengadilan

Menurut Lucius, kerja MKD bukan sekadar "mengadili" sesama rekan anggota saja. Lebih dari itu, kerja-kerja MKD sesungguhnya menjadi jantung kehormatan lembaga parlemen.

Jika MKD mandul, ujar dia, kehormatan DPR terancam rusak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"MKD harus berpikir untuk kepentingan lebih besar yakni kehormatan lembaga, bukan sekadar nasib seseorang wakil ketua DPR yang mungkin saja berteman baik," ucap Lucius.

Adapun laporan Azis ke MKD dilayangkan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho, pada Senin (26/4/2021).

Selain itu, nama Azis juga muncul dalam dakwaan terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju terkait perkara suap Wali Kota Tanjungbalai.

"Sejak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik AS (Azis Syamsuddin) dinyatakan memenuhi syarat, tidak terlihat gerak-gerik MKD menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan Tata Beracara MKD," kata Lucius.

Baca juga: Soal Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin, MKD Tunggu Putusan Pengadilan

"Kalau mau dibilang, MKD periode ini menjadi satu AKD (alat kelengkapan dewan) yang nyaris enggak ada kerjaan. Jangankan bicara hasil, kerja saja enggak jelas," ucap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.