Mensos Risma Paparkan Evaluasi Hambatan Penyaluran Bansos di Semarang dan Sekitarnya

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertemu dengan perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah (pemda), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang, Sabtu (4/9/2021).

Adapun pertemuan tersebut membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VIIl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bukhori Yusuf hadir mendampingi. Risma juga langsung memberikan arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos.

Dari hasil evaluasi, Risma mencatat kendala penyaluran bansos banyak berada pada bank, pemda, dan pendamping program PKH.

Beberapa kendala yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, serta KPM meninggal atau pindah. 

Baca juga: Skema Bansos Tak Cukup Berantas Kemiskinan Ekstrem, Apa Solusinya?

Risma menyatakan bahwa Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemda kewenangan dalam menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta pemda berperan aktif," kata Risma.

Ia memberikan perhatian khusus pada proses penyaluran PKH pada tahap II. Pada penyaluran bantuan ini, terdapat 2.200 KPM yang tidak melakukan transaksi. Sebanyak 1.825 di antara KPM tersebut berasal dari Kota Semarang.

Mensos juga menyoroti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kabupaten Semarang. Pasalnya, hingga September 2021, terdapat 4.250 KPM belum memperoleh bansos.

"Kenapa kecenderungan angka (KPM BPNT yang belum menerima bantuan) besar dalam beberapa bulan? Ini merupakan angka paling besar yang pernah saya tahu,” kata Mensos.

Menurut keterangan TKSK, permasalahan banyaknya KPM yang belum menerima bantuan karena berbagai sebab, mulai dari KPM meninggal, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga setting e-wallet yang gagal.

Baca juga: Kemensos Siapkan Dana Rp 24 Miliar Bantu Anak yang Kehilangan Orangtua karena Covid-19

Menanggapi permasalahan e-wallet, Risma meminta perwakilan  Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Pada akhir pertemuan, Buchori mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos. Selain itu, ia meminta pihak-pihak terkait mengikuti arahan Risma. 

"Saya minta pihak terkait proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos tadi," ujar Buchori. 

Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan Mensos sejalan dengan ajaran agama. Menurutnya, siapa pun yang memperlancar dan mempermudah urusan orang akan dimudahkan pula urusannya oleh Tuhan.