Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Menkominfo Tak Lepas Tangan soal Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi

Kompas.com - 03/09/2021, 18:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengingatkan pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bertanggung jawab mengusut persoalan kebocoran data sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, menurut Dave, persoalan perlindungan data pribadi jelas merupakan tanggung jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terlebih data yang bocor adalah milik Presiden.

"Harusnya juga tanggung jawab, bukan saling menuding. Dalam hal ini, saya minta jangan semua saling tuding," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Bocornya NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Dinilai Kesalahan KPU dan PeduliLindungi

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi adanya pernyataan Johnny yang meminta agar persoalan mengenai kebocoran data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi dialihkan atau ditanyakan kepada pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Johnny menyampaikan hal itu karena beranggapan, data pencatatan vaksinasi itu dikelola oleh Kemenkes.

Dave menyayangkan pernyataan Johnny yang terkesan seolah melempar tanggung jawab kepada Kemenkes.

"Harusnya, semua saling mem-back-up, bukan saling menuding," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah tak lupa untuk menegaskan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap data yang disimpan.

Pasalnya, ia melihat dengan adanya kasus kebocoran data ini, semua lembaga terkait saling menyalahkan satu sama lain.

"Ketika seperti sekarang ini, permasalahan sudah pecah, semuanya saling menuding. Maka dari itu, saya menyerukan kepada semua elemen terkait agar memastikan bahwa perlindungan data pribadi ini benar-benar terlaksana dengan baik," imbuh Dave.

Lebih lanjut, Dave mengingatkan agar dalam persoalan kebocoran data, semua unsur pemerintahan diminta terlibat untuk mengusut hingga tuntas.

Sebab, ia menekankan bahwa persoalan kebocoran data sangat penting karena berkaitan dengan terjamin atau tidaknya perlindungan data pribadi warga oleh pemerintah.

Ia pun menyebut sejumlah elemen pemerintah di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Perbankan harus terlibat untuk mengusut kebocoran data agar tidak kembali terjadi.

"Semua instansi yang menyimpan atau bertanggungjawab akan data pribadi rakyat Indonesia ataupun kliennya, ini harus menjamin keamanan dan keselamatannya," tegas Dave.

Diberitakan sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kemenkes.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com