Safenet: Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, Ikuti Standar Proteksi di Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto mengatakan, dugaan bocornya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Atas hal itu, Damar pun menyuarakan kembali betapa pentingnya Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Di titik inilah guna disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, tetapi yang lebih penting lagi, aturan yang memenuhi standar internasional," kata Damar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Nilai Tak Ada Perlindungan Data di PeduliLindungi

Ia menyarankan agar Indonesia mengikuti standar proteksi yang ada di Uni Eropa seperti General Data Protection Regulation (GDPR).

Menurut dia, hal ini akan menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul serius menjaga data pribadi melalui adanya grand strategy lewat standar Uni Eropa.

Berkaca pada kasus kebocoran data NIK Jokowi, Damar menyimpulkan bahwa Indonesia juga bukanlah negara yang taat hukum.

Padahal, kata dia, Indonesia memiliki peraturan tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

"Peraturan itu di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik," jelasnya.

Baca juga: NIK Jokowi Bocor, Anggota Komisi I: Indikasi Tak Seorang Pun di Indonesia Terlindungi

Damar menambahkan, bahkan Indonesia memiliki lebih dari 30 peraturan perlindungan data sektoral.

Namun, ia menyayangkan, dengan adanya kasus kebocoran data yang berulang kali terjadi, maka seolah peraturan tersebut tidak berfungsi atau bekerja sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Damar Juniarto menilai, dari kasus kebocoran NIK Presiden Joko Widodo menunjukkan tidak adanya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Jelas, tidak ada strategi besar dengan menetapkan privasi berdasarkan desain, privasi sesuai standar, dan penilaian dampak perlindungan data," kata Damar.

Atas hal tersebut, Damar berpendapat betapa mudahnya seseorang mengakses data pribadi orang lain.

Melihat aplikasi PeduliLindungi, Damar mengatakan bahwa ada fitur untuk mencari sertifikat vaksin menggunakan NIK dan nama orang yang hendak dicari.

Baca juga: Tanggapan Menkominfo soal Dugaan Bocornya Sertifikat Vaksin dan NIK Jokowi

"Jadi, kalau sekarang ada yang ambil NIK yang valid itu, lalu tulis nama lengkapnya dan gunakan untuk mengetahui apakah dia pernah divaksinasi atau belum menggunakan aplikasi PeduliLindungi, tidak akan ada kesulitan," jelasnya.

Diketahui, data NIK milik Presiden Jokowi diduga bocor. Diperkirakan, NIK milik Jokowi didapat melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Kemudian, ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksinasi milik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hasil dari pengecekan itu ditemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.