Kompas.com - 03/09/2021, 15:56 WIB
Juri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting. Fachri FachrudinJuri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, kritik seharusnya tidak boleh mengabaikan kepatuhan hukum, etika, dan estetika.

Jika kritik dimaknai sebagai bagian dari demokrasi, kata dia, ketiga elemen itu harus tetap menjadi dasar.

Hal itu disampaikan Juri merespons munculnya mural-mural mirip Presiden Joko Widodo di berbagai fasilitas publik di sejumlah daerah.

"Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika," kata Juri dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Juri menilai, maraknya mural yang diduga menyerang presiden mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.

Baca juga: Mural Bernada Kritik Kembali Muncul di Banjarmasin, Satpol PP Tak Akan Hapus

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain kepatuhan hukum, etika, dan estetika, kata Juri, kritik seharusnya mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun.

"Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi objek kritikan," ucapnya.

Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan maupun kritik. Ia juga tak menempatkan pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural.

Pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, Jokowi menyampaikan bahwa kritik penting bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya, presiden justru menyampaikan terima kasih.

Juri pun menegaskan bahwa sejatinya mural-mural tidak jadi persoalan dan tidak juga dilarang. Namun, kembali lagi, penting untuk memperhatikan aspek kepatuhan hukum, etika, dan estetika.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.