Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menlu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Taliban, Harapan Perdamaian di Afghanistan

Kompas.com - 03/09/2021, 08:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dengan tegas menyuarakan perdamaian di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa sejak pertengahan Agustus lalu.

Sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar, pada Kamis (26/8/2021).

Isi pembicaraan antara Retno dan Taliban dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (2/9/2021).

Retno mengatakan, sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan itu. Salah satunya, mengenai pesan dan harapan Indonesia terhadap Taliban soal perdamaian di Afghanistan.

"Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur," kata Retno.

Baca juga: Menlu Bertemu Perwakilan Taliban di Doha, Ingatkan agar Afghanistan Tak Jadi Sarang Teroris

Retno mengatakan, Indonesia berharap agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif.

Selain itu, Indonesia berharap Afghanistan tidak digunakan sebagai breeding and training ground atau tempat latihan dan  berkembangnya aktivitas kelompok teroris.

"Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan," ujar Retno.

Menurut Retno, Taliban menerima sejumlah masukan yang diberikan Indonesia. Taliban berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, sebagaimana harapan Indonesia.

"Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," kata Retno.

Baca juga: Kepada Taliban, Menlu Retno Sampaikan Indonesia Ingin Afghanistan Damai, Stabil, Makmur

Taliban mengaku telah menunjuk beberapa pejabat sementara sembari berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif. Keputusan itu diambil Taliban karena melihat adanya kebutuhan mendesak akibat kekosongan pemerintahan.

"Jabatan itu di antaranya posisi untuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul," kata Retno.

Membangun perdamaian

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta telah menekankan Taliban agar bertanggung jawab dalam membangun perdamaian di Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," kata Sukamta, melalui keterangan pers, Kamis (19/8/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com