Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menlu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Taliban, Harapan Perdamaian di Afghanistan

Kompas.com - 03/09/2021, 08:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dengan tegas menyuarakan perdamaian di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa sejak pertengahan Agustus lalu.

Sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar, pada Kamis (26/8/2021).

Isi pembicaraan antara Retno dan Taliban dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (2/9/2021).

Retno mengatakan, sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan itu. Salah satunya, mengenai pesan dan harapan Indonesia terhadap Taliban soal perdamaian di Afghanistan.

"Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur," kata Retno.

Baca juga: Menlu Bertemu Perwakilan Taliban di Doha, Ingatkan agar Afghanistan Tak Jadi Sarang Teroris

Retno mengatakan, Indonesia berharap agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif.

Selain itu, Indonesia berharap Afghanistan tidak digunakan sebagai breeding and training ground atau tempat latihan dan  berkembangnya aktivitas kelompok teroris.

"Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan," ujar Retno.

Menurut Retno, Taliban menerima sejumlah masukan yang diberikan Indonesia. Taliban berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, sebagaimana harapan Indonesia.

"Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," kata Retno.

Baca juga: Kepada Taliban, Menlu Retno Sampaikan Indonesia Ingin Afghanistan Damai, Stabil, Makmur

Taliban mengaku telah menunjuk beberapa pejabat sementara sembari berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif. Keputusan itu diambil Taliban karena melihat adanya kebutuhan mendesak akibat kekosongan pemerintahan.

"Jabatan itu di antaranya posisi untuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul," kata Retno.

Membangun perdamaian

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta telah menekankan Taliban agar bertanggung jawab dalam membangun perdamaian di Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," kata Sukamta, melalui keterangan pers, Kamis (19/8/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com