Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19 secara Global Masih Terjadi

Kompas.com - 03/09/2021, 07:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, ketimpangan akses terhadap vaksin covid-19 secara global masih terjadi.

Ketimpangan akses berdampak pada tingkat vaksinasi di negara berpendapatan rendah yang cenderung lebih lambat dibandingkan negara berpendapatan tinggi.

"Menurut Global Dashboard for Vaksin Equity 57,34 persen penduduk high income countries sudah divaksin, jauh di atas 2,14 persen penduduk low income countries," kata Retno, saat memberikan keterangan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: WHO Khawatir Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Terus Terjadi

Menurut Retno, World Health Organization (WHO) telah mengingatkan, akses dan distribusi vaksin yang tidak merata akan menciptakan perbedaan ekstrem dalam tingkat kelangsungan hidup dari Covid-19 dan pemulihan ekonomi (dangerous divergence).

Laporan terbaru The Economist Intelligence Unit menyebutkan, lambatnya vaksinasi secara global bakal menggerus produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) global sebesar 2,3 triliun dollar AS pada 2022-2025.

Dari angka itu, 65,6 persen di antaranya terjadi di negara berkembang dan 73 persen terjadi di kawasan Asia Pasifik.

Menyikapi hal tersebut, pada pelan lalu, pemimpin Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), World Bank, WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta negara-negara memenuhi komitmen berbagi dosis vaksin.

"Dan menghapus restriksi ekspor dan hambatan perdagangan terkait bahan produksi vaksin," ujar Retno.

Baca juga: Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Retno mengatakan, WHO telah menetapkan target vaksinasi global. Ditargetkan, 10 persen populasi tiap negara sudah divaksin pada akhir bulan ini.

Kemudian, 40 persen populasi tiap negara pada akhir 2021, dan 70 persen populasi tiap negara pada pertengahan 2022.

Saat ini setidaknya 140 negara telah memberikan vaksinasi terhadal 10 persen warganya, termasuk Indonesia.

Pemerintah, kata Retno, juga terus berupaya mempercepat laju vaksinasi nasional dan mendatangkan persediaan vaksin.

"Kemitraan untuk melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan sekali lagi adalah kunci," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Jakarta dan Bodetabek Timpang, Pakar: Pusat Seharusnya Koordinasikan

Sebelumnya, persoalan ketimpangan vaksin juga sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.

Jokowi mengatakan, Indonesia terus mendorong kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara di dunia.

"Pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa," kata Jokowi, saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com