Elite Diingatkan Tahan Syahwat Politik di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah menunjukkan masih adanya syahwat atau keinginan berkuasa politik yang meningkat di masa pandemi.

Ia menduga, bergabungnya PAN sebagai kesimpulan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para elite parpol koalisi dalam rangka persiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ini untuk mempersiapkan logistik Pemilu 2024. Pandemi, tidak menyurutkan syahwat politik, tapi malah meningkat," kata Azyumardi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Sekjen PBB Sebut Jokowi Takut Wacana Amendemen UUD 1945 Melebar ke Mana-mana

Ada tiga dinamika politik yang disorotinya. Pertama, Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol koalisi di parlemen dan non parlemen di Istana Kepresidenan Jakarta.

Diketahui, Presiden Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal parpol koalisi di parlemen pada Rabu (25/8/2021). Kemudian Jokowi juga bertemu pimpinan parpol pendukung non parlemen pada Rabu (1/9/2021).

"Kedua, elite parpol memasang billboard. Ketiga, elite parpol saling bertemu dan menjajaki," ucapnya.

Azyumardi berpendapat, hal-hal mengenai syahwat politik jelas seharusnya dihindari mengingat situasi sulit akibat pandemi masih terjadi di masyarakat.

Ia pun meminta pemerintah dalam hal ini, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sebaiknya tidak memainkan political game atas nama pandemi.

"Agar dikendalikan. Dan sebaiknya menggalang berbagai upaya membantu korban Covid-19. Presiden harusnya lebih konsentrasi dan menggerakkan birokrasi mengatasi pandemi, memulihkan krisis ekonomi, pengangguran dan kemiskinan serta kemerosotan pendidikan," tegasnya.

Terkait masuknya PAN dalam koalisi pemerintah, Azyumardi juga menilai ada dua pertimbangan pragmatis lainnya.

Pertama, bergabungnya PAN akan berefek pada partai berlambang matahari terbit itu dalam kekuasaan pemerintah. PAN, kata Azyumardi, jelas akan mendapatkan bagian dalam pemerintahan.

"Seperti kekuasaan, pejabat kementerian, BUMN, jabatan di Kabupaten/Kota," kata dia.

Kedua, PAN dinilai akan mendapat konsesi dan fasilitas yang disediakan pemerintah setelah resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Diketahui bersama, PAN menyatakan resmi bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Menakar Kekuatan Politik Partai Koalisi Pemerintah di Tengah Menguatnya Wacana Amendemen UUD 1945...

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengeklaim, seluruh DPW PAN di Indonesia menyetujui bergabungnya partai ke koalisi pemerintahan.

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, isu bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah terungkap setelah partai berlambang matahari terbit itu diundang Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan petinggi parpol koalisi, Rabu (25/8/2021) di Istana Negara Jakarta.