Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ke Menag karena Tak Diajak Kunjungan Kerja, Anggota DPR: "Ora Usah Ngacir Dewe"

Kompas.com - 02/09/2021, 15:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem Sri Wulan mencecar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait sejumlah hal, mulai dari program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) hingga soal tak dilibatkannya DPR dalam kunjungan kerja.

Wulan mengungkapkan sejumlah hal itu dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI, Kamis (2/9/2021).

"Saya tidak melihat gambaran apa-apa yang dijelaskan Pak Menteri. Pertama, tolong dijelaskan, kegiatan prioritas nasional paling enggak kita diberikan gambarannya. Tapi kan tadi yang disampaikan Pak Menteri hanya prioritas nasional saja. Antara program dan kegiatannya saja, diberikan bayangannya saja tidak," kata Wulan dalam rapat yang dipantau secara virtual melalui YouTube DPR, Kamis.

Baca juga: Menag: Vaksinasi Covid-19 untuk Jutaan Santri Terus Bergulir

Kemudian, Wulan menyoroti salah satu kunjungan kerja Menag ke daerah Rembang yang tanpa melibatkan anggota DPR.

Padahal, kata Wulan, dia merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jateng III yaitu Pati, Blora, Grobogan, dan Rembang.

"Jadi pas kemarin ke Rembang, ora usah ngacir dewe (jangan pergi sendiri) begitu lho, Pak. Kita mbok dilibatkan, begitu juga nanti teman-teman jugalah kalau misalnya ada turun ke lapangan, tolong," kata dia.

Wulan memandang, Menag tidak mengikutsertakan anggota DPR di dapil dengan wilayah yang disebutnya.

Untuk itu, ia meminta Yaqut agar melibatkan DPR, terutama mitra kerja yaitu Komisi VIII saat hendak melakukan kunjungan kerja.

"Kita kan mitra, paling tidak. Kan enggak enak banget kalau misal ditanya. Lho, tadi itu ada Pak Menteri lho ke sini, kok enggak ikut serta. Kan sakitnya itu di sini pak, kalau ditanya seperti itu. Benar enggak? Jadi jangan sampailah seperti itu, kita bermitra yang baik, membahas dengan semuanya, paling enggak ketika turun lapangan juga sama," papar dia.

Baca juga: Menag Pastikan Selama PPKM Tak Ada Penutupan Rumah Ibadah

Wulan juga mengaku bahwa sejauh ini mendengar kunjungan kerja Menag ke daerah dari informasi masyarakat.

Ia pun mencontohkan beberapa kunjungan kerja Menag ke daerah seperti meninjau kesehatan sanitasi hingga kunjungan ke pondok pesantren (ponpes).

"Kita itu tahunya justru dari masyarakat. Jadi kan kita heran, bagaimana sih koordinasi Pak Menteri dengan jajarannya, kemudian komunikasi dengan kita. Jadi jangan sampai jika itu sudah turun ke lapangan, kita enggak ngerti sama sekali," tutur dia.

Atas hal tersebut, Wulan mendorong Yaqut agar menginformasikan kepada Komisi VIII sebelum melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

Ia pun mengingatkan Yaqut soal fungsi DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah yaitu monitoring.

"Kan enggak lucu, kita mitranya, ditanya enggak tahu. Karena tidak ada informasi dari sini. Jadi tolong, ini kan sudah berkali-kali menjadi kesepakatan kita dalam rapat, dalam program maupun apa pun yang turun di lapangan. Kita kan paling enggak menjalankan fungsi kita sebagai monitoring di sana. Jadi jangan sampai kita enggak engerti sama sekali," papar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com