Pimpinan Komisi III Minta Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Dipecat dan Dihukum Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pelaku dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS diberi sanksi tegas bila terbukti melakukannya.

MS mengaku kerap menerima dugaan tindakan perundungan hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya. 

“Para pelaku harus dihukum secara tegas. Tidak dipecat saja, tapi juga dihukum sesuai dengan tindakannya,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9/2021).

Lebih lanjut, Sahroni meminta agar korban segera mendapat perlindungan hukum dan perawatan terhadap trauma yang dialaminya.

Selain itu, Sahroni juga menyayangkan sikap polisi saat korban mengadukan pelecehan yang dialaminya ke Polsek Gambir.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Pegawai KPI Dulu Diabaikan Polisi, Kini Diseriusi Usai Viral

Berdasarkan penuturan MS, ia sudah dua kali mencoba melapor ke Polsek Gambir. Namun, dua kali pula pengaduan MS tidak pernah ditindaklanjuti polisi.

“Kalau begini, sangat disayangkan karena nantinya korban perundungan jadi enggan mengadu ke polisi. Terus, kita mau membiarkan saja tindakan seperti ini terjadi? Bagaimana kalau yang dirundung anak kita sendiri? Karenanya polisi juga harus telusuri jajarannya yang dimaksud,” kata dia.

Menurut dia, kejadian yang dialami MS semakin menguatkan alasan diperlukannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Sebab, menurutnya, perundungan hingga pelecehan seksual di mana pun, termasuk di tempat kerja, adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, mengingat efeknya yang tentu luar biasa pada korban

“Ini tidak bisa dibiarkan. Inilah kenapa kami di Nasdem getol memperjuangkan RUU PKS, agar pelaporan-pelaporan kasus seperti ini bisa lebih efektif penindakannya,” ujar Sahroni.

Baca juga: Setelah Curhatan Viral, Laporan Pegawai KPI Korban Pelecehan Sekual Diterima Polisi

Dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, MS mengaku mendapatkan perundungan dan pelecehan seksual sejak tahun 2012 sampai 2017.

Ia kemudian mengadukan nasibnya itu pada Presiden Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Mahfud MD sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

MS pun sempat beberapa kali melaporkan pelecehan yang dialaminya kepolisi. Pertama, ia mengadukan ke Polsek Gambir pada 2019, namun diminta petugas untuk mengadukan terlebih dahulu kepada atasan agar permasalahannya diselesaikan secara internal.

Berselang setahun kemudian, karena perundungan masih terus terjadi, MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir, berharap laporannya diproses dan para pelaku dipanggil untuk diperiksa.

"Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, 'Begini saja pak, mana nomor orang yang melecehkan bapak, biar saya telepon orangnya'," kata MS.

Baca juga: Komnas HAM Akan Pastikan Proses Hukum Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI Berjalan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memastikan, MS yang merupakan pegawai KPI tidak pernah melapor ke Polsek Gambir atas kejadian pelecehan seksual dialaminya.

"Saudara MS tidak pernah membuat, atau datang ke Polsek Gambir membuat laporan polisi. Tapi memang ada kejadian (pelecehan seksual) pada 22 Oktober 2015, di kantor KPI Pusat Jalan Gajah Mada," ujar Yusri dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Kali ini, MS pun dikabarkan sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardhana, saat dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).